Fasum Mau Dibongkar, Warga Tegaskan Penolakan

SEMARANG (asatu.id) – Pembongkaran fasilitas umum (fasum) posyandu dan balai RW di RW 6 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari yang rencananya akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang mendapat respon negatif dari warga.

Warga menolak bangunan tersebut dibongkar karena merupakan fasilitas umum yang dibangun warga secara gotong royong.

Menurut keterangan dari ketua Rw 6 Kelurahan Sambirejo, Ririf SH, MH, bangunan tersebut didirikan atas tanah yang termasuk aset pemkot yang dimana merupakan eks tanah bengkok. Kemudian dibangun perumahan Korpri.

“Lalu ada sisa tanah, kami yakin itu untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka kami bangun posyandu dan balai RW,” terangnya.

Saat proses pembangunan sudah berjalan, lanjutnya, tiba-tiba ada warga yang mengklaim memiliki tanah tersebut. Pemilik tanah itu mengaku membeli tanah dari Yayasan Sapta Prasetya yang menaungi perumahan Korpri.

Pihaknya mempertanyakan bukti administratif dari pihak yang mengklaim tanah tersebut sebagai bukti. “Kalau memang mereka mengaku membeli tanah, mana bukti pembelian, mana akta notarisnya,” kata Ririf

Ririf berharap pemkot bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga bangunan tersebut tetap bisa digunakan oleh warga. Dimana hingga kini bangunan tersebut masih berfungsi dengan baik untuk kegiatan posyandu dan kemasyarakatan lainnya.

Sementara itu Aniceto menyatakan, Satpol PP sebelumnya siap membongkar bangunan tersebut karena tidak memiliki ijin mendirikan bangunan dan dibangun diatas tanah negara. Namun, lanjutnya, Satpol PP belum bisa melakukan pembongkara lantaran Dinas Tata Ruang juga baru mengirim surat peringatan kedua, sehingga tidak bisa langsung main bongkar.

“Peringatan ketiga dan keempat belum dilayangkan, ya kita tunda dulu lah,” katanya.

Ia mengharapkan agar warga membeli tanah tersebut pada pemilik lahan sesuai dengan NJOP.

“Mau dicicil atau dibayar cash terserah warga saja, yang penting ada solusi. Kami juga berharap agar persoalan ini bisa selesai sehingga warga tetap bisa menggunakan posyandu itu,” tukasnya.

Adapun Rapat terkait kasus yang bergulir sejak tahun 2005 lalu itu dipimpin Aniceto Magno da Silva ini dihadiri sejumlah pihak yakni perwakilan warga, LSM, Dinas Tata Ruang dan lain sebagainya, Kamis (3/8).

46

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan