Raperda PKL Masih Dibahas Dewan

SEMARANG (asatu.id) – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Suharsono mengatakan saat ini Dewan sedang membahas mengenai perubahan Perda Nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL, menjadi penataan dan pemberdayaan PKL.

Suharsono menerangkan, Raperda tersebut dibahas untuk mengatur lokasi yang diperbolehkan berdiri PKL, penataan, pembinaan, hak dan kewajiban PKL, pengawasan pemerintah, dan sanksi.

Untuk itu, nantinya akan dilakukan pendataan dan pengawasan secara terprogram terhadap PKL. Hal tersebut dikarenakan selama ini masih banyak permasalahan PKL di Kota Semarang belum bisa tertangani secara maksimal.

“Sehingga diharapkan setelah ada Raperda, tidak ada gusur menggusur ataupun tidak ada jamur menjamur tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemerintah. Semuanya ada mekanisme perizinan dan penegakkan aturan,”ujarnya, Selasa (1/8).

Ia menambahkan, Raperda tersebut disusun karena menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang penataan PKL.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *