Pelaku Usaha Perhotelan Semarang Desak Moratorium

SEMARANG – Sejumlah pelaku usaha perhotelan di Semarang mendesak moratorium pembangunan hotel agar segera dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Desakan ini bukan tanpa alasan, mengingat semakin menjamurnya pembangunan hotel di Semarang, namun tidak diimbangi tingkat okupansi yang tinggi.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Jawa
Tengah (Jateng), Benk Mintosih, menyebutkan saat ini di Semarang sudah ada 58 hotel berbintang dan 60 hotel kelas biasa. Jumlah tersebut terbilang sangat banyak mengingat rata-rata okupansi hotel di Semarang hanya berkisar 50 persen.

“Di Semarang, jika dirata-rata per 1,9 km selalu ada hotel. Sedangkan okupansi hotel masih rendah, yaitu sekitar 50 persen. Kalau okupansinya sudah di atas 75 persen, bolehlah pembangunan hotel kembali digalakan. Kalau sekarang sebaiknya distop dulu,” ujar Benk saat dijumpai di Star Hotel, Semarang, Minggu (16/7).

Diakuinya saat musim libur Lebaran 2017 kemarin okupansi hotel-hotel di Semarang cukup tinggi, yakni sekitar 95-100 persen. Kendati demikian, okupansi yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan length of stay (LOS) atau masa tinggal yang panjang.

“Rata-rata LOS di Semarang hanya berkisar di angka 1,2-1,7 hari. Menurut saya, jika moratorium pembangunan hotel tak segera dikeluarkan akan banyak hotel di Semarang yang gulung tikar karena persaingan semakin sengit. Apalagi sebentar lagi beberapa hotel berbintang bakal beroperasi di Semarang,” ujar Pria yang menjabat sebagai General Manager Star Hotel ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) International Hotel General Manager (IHGM) Jateng, Bambang Pramusito menggutarakan pendapat yang sama terkait pembatasan hotel di Semarang. Pria yang juga menjabat sebagai GM Hotel Pandanaran itu menilai sudah sejak dulu seharusnya Pemkot Semarang menerapkan moratorium pembangunan hotel.

“Seharusnya moratorium pembangunan hotel itu sudah diterapkan sejak dua tahun lalu. Jadi kalau sekarang diterapkan memang sudah wajib. Sebelumnya saya sempat meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang untuk mengeluarkan moratorium hotel. Namun, Disbudpar Kota Semarang tidak bisa mengeluarkan dengan dalih belum menerima permohonan resmi dari PHRI,” ujar Bambang.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *