Pegiat Wisata Tanggapi Rencana Pajak Homestay

homestaySEMARANG (asatu.id) – Pegiat Wisata menilai rencana Pemerintah dan DPRD Kota Semarang menjadikan pondok wisata atau homestay sebagai objek wajib bayar pajak akan memberatkan masyarakat kecil. Mengingat, pengelola Homestay adalah masyarakat yang pada umumnya bukan bermodal besar.

Penggiat wisata Semarang, Bambang Mintosih mengatakan, penerapan pajak seharusnya hanya diterapkan pada perhotelan, apartemen, kondominium yang secara permodalan memang lebih mampu.

Menurutnya, pemberlakuan obyek pajak untuk homestay bertentangan dengan kebijakan dari Kementerian Pariwisata.

“Kementerian sedang gencar mempromosikan keberadaan 100 ribu pondok wisata di daerah-daerah dan desa-desa wisata. Jadi itu bertentangan dengan kebijakan jika malah Pemerintahan Kota Semarang akan mengenakan kewajiban membayar pajak bagi pondok wisata atau homestay,” imbuhnya, Rabu (24/5).

Ia menambahkan, ke depan, tren penginapan akan bergeser ke pondok wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar tempat wisata. Seharusnya, lanjut pria yang akrab disapa Benk ini, diberikan pemahaman agar masyarakat antusias mendirikan pondok wisata.

“Mereka masyarakat kecil, seharusya diberikan pelatihan berkala, manajemen pengelolaan penginapan, pinjaman modal bunga rendah hingga mempromosikannya,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *