Pemerintah Ajak Para Pekerja Jaga Iklim Usaha

Kepala Disnakertrans Jateng meminta para pekerja bisa menjaga iklim usaha agar lebih kondusif (Imboh Prasetyo/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang meminta para pekerja se-Jateng untuk bisa menjaga iklim usaha yang kondusif di Jateng.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Jateng, Jumat (21/4), di Hotel Siliwangi.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya mewakili membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berhalangan hadir dikarenakan ikut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Solo.

Dalam sambutannya, Wika menyampaikan harapannya kepada FKSPN agar mampu memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dalam rangka perwujudan dan percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, dirinya berharap agar FKSPN dapat memberikan nilai lebih dalam meningkatkan peran dan fungsinya bagi peningkatan kehidupan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan.

Pada penutup sambutan, Wika mengimbau agar seluruh lapisan pekerja untuk selalu menjaga iklim usaha di Jawa Tengah agar tetap kondusif. Dengan demikian, diharapkan Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi magnet bagi masuknya investor, dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain membacakan sambutan Gubernur Jateng, dalam kesempatan itu, Wika juga menyampaikan rasa keprihatinannya atas adanya gugatan Apindo terhadap penetapan upah minimum di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

“Kami prihatin dengan adanya gugatan Apindo terhadap upah minimum di Kota Semarang, Karanganyar dan Jepara. Alhamdulillah saat ini gugatan yang di Karanganyar akhirnya dicabut oleh Apindo. Keberhasilan ini atas peran berbagai pihak, khususnya adanya intervensi dari serikat pekerja yang luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Wika Bintang juga berharap agar tuntutan lainnya dapat segera dicabut oleh Apindo, seperti gugatan Apindo di Kota Semarang juga diharap bisa dicabut.

“Mohon Wali Kota Semarang dapat mengundang Apindo seperti halnya di Karanganyar untuk melakukan dialog, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani gubernur,” pungkasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *