Kata Gubernur Darurat Sipil Tak Perlu Dilakukan Kalau Masyarakat Patuhi Jaga Jarak


SEMARANG (Asatu.id) – Pemerintah merencanakan melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus covid-19. Bahkan apabila kondisi memburuk, tindakan darurat sipil akan dilakukan sebagai opsi terakhir untuk mendukung kelancaran kebijakan itu.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat dimintai tanggapan menerangkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, sampai saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu masih digodok dan belum diputuskan.

“Sekarang sedang disiapkan, kami masih menunggu PP nya dari pusat. Sebentar lagi Menko PMK akan membicarakan itu dengan kami dan kami harap ada solusi terbaik,” kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Selasa (31/3).

Menanggapi pro kontra rencana penerapan darurat sipil dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, Ganjar menilai itu hal yang wajar. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena tindakan darurat sipil diambil apabila kebijakan pembatasan sosial tidak berjalan efektif.

“Ketika melihat sebuah kebijakan tidak bisa efektif untuk dilaksanakan, memang harus ada perbaikannya. Kalau dilihat grafik perkembangannya naik terus, ada satu kejadian outbreaks, ya memang harus dibuat tindakan” tegasnya.

Meski begitu, Ganjar menerangkan bahwa inti dari peraturan itu adalah jaga jarak. Kalau masyarakat patuh dan menjalankan itu, maka opsi itu tidak perlu dilakukan.

“Apasih prinsipnya dari aturan itu? Ya jaga jarak. Saya tambahi, setiap masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker, dengan cara itu maka bisa melindungi,” ucapnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *