Tugas Satpol PP Untuk Menegakkan Perda


SEMARANG (Asatu.id) –  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan penegakan Perda. Salah satunya diantaranya, dengan membentuk Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (SiPraja).

Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono, mengungkapkan,, sistem tersebut menjadi alat bantu dan record system bagi seluruh stakeholder terkait penegakan Perda, baik Satpol PP maupun OPD teknis.

Selain membentuk SiPraja, pihaknya juga telah membentuk penyidik atau PPNS yang merupakan prasyarat utama terlaksananya penegakan Perda.

“Di tahun 2020 ini, PPNS akan ditambah menjadi lima orang. Sebelumnya di tahun 2019, hanya ada dua PPNS,” ujarnya saat jumpa pers OPD Jateng di Kantor Gubernuran, Rabu (26/2)

Hingga saat ini sambungnya, di Jateng tercatat ada 147 perda.  Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur), pihaknya melakukan tiga tindakan.

Pertama, mengutamakan tindakan preventif melalui deteksi dini, inventarisasi dan sosialisasi dengan melibatkan SKPD teknis.

Kedua, tindakan preventif melalui penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan. Upaya terakhir dengan tindakan represif, baik nonyustisi maupun proyustisi.

Budiyanto menegaskan, tugas Satpol PP adalah untuk menegakan perda. Hal itu sesuai dengan pasal 255 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *