Deviden BUMD Belum Optimal, Komisi C DPRD Jateng Studi Banding ke Lampung


LAMPUNG (Asatu.id) – Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Asfirla Harisanto mengatakan, sebagai mitra eksekutif, pihaknya punya kewajiban mencari upaya peningkatan ektensifikasi sumber pendapatan di luar pajak kendaraan bermotor. Salah satunya mendongkrak deviden hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu terkait dengan hasil kebun yang dikelola BUMD di Jateng yang diketahui selama ini kurang optimal.

Bogi, sapaan akrab Asfirla Harisanto, mencontohkan keberadaan PT Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) yang antara lain bisnisnya budidaya dan pengolahan kopi, namun saat ini kondisinya sedang menurun.

Menurut Bogi, Provinsi Lampung sebagai penghasil sekaligus pemasok kopi terbesar Indonesia maupun dunia, bisa menjadi rujukan soal pengelolaan. Lampung juga memiliki lahan di beberapa Kabupaten yang menjadi percontohan perkebunan kopi nasional.

“Jadi kami ingin mengetahui sekaligus belajar bagaimana cara mengoptimalkan hasil kebun kopi dan lainnya, seperti karet atau beras, karena Lampung juga dikenal sebagai lumbung beras nasional,” ujar legislator PDI Perjuangan itu, dalam kunjungannya bersama anggota Komisi C ke Pemprov Lampung, Kamis (27/2).

Rombongan diterima oleh Plt Asisten Administrasi Umum, Minhairin yang mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Ikut mendampingi Anggota Komisi 3 DPRD Lampung, Joko Santoso. Hadir juga beberapa kepala dinas terkait yang sekaligus ikut memberi paparan soal program penguatan pendapatan Provinsi Lampung.

Wakil Ketua Komisi C, Sriyanto Saputro, juga menandaskan tentang tujuan utama studi banding Komisi C DPRD Jateng ke Lampung, yaitu untuk mengeksplor sumber pendapatan di luar sektor pajak kendaraan.

Legislator Gerindra itu menuturkan, Jateng yang berpenduduk 35 jutaan jiwa saat ini memiliki Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 29 triliun. Dari jumlah itu Rp 13 triliun di antaranya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sekitar 80 persennya dari pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, kata Sriyanto, Komisi C punya kewajiban menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor selain pajak tersebut. “Untuk itu dalam kesempatan kunjungan ini kami mohon informasi lebih detil dan tukar pikiran antara lain soal kopi ini agar dapat dikembangkan di Jateng kelak,” ujarnya.

Sementata anggota Komisi C Nurul Hidayah menambahkan, Jateng sendiri pernah menjadi penghasil kopi dengan sekitar 10 juta pohon. Namun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik jumlah pohonnya maupun produksinya.

“Kami pengin mengetahui bagaimana Lampung dapat memancing masyarakat menanam kopi, termasuk kepada banyak kalangan UMKM, sehingga (kopi) Lampung berkontribusi menjadikan Indonesia masuk nomor tiga produsen kopi dunia,” tutur legislator PPP itu.

Plt Asisten Administrasi Umum Minhairin yang mewakiki Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengakui, Lampung yang dikenal sebagai Bumi Agribisnis memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar dan melimpah. Baik di sektor pertanian, perkebunan juga holtikultura. “Jadi tidak hanya kopi,” terangnya.

Minhairin memaparkan, Lampung memang menjadi penghasil dan pemasok kopi di dalam negeri, selain lumbung padi terutama untuk Jabodetabek, Sumsel dan Sumut. Untuk kopi tahun 2019 luas lahannya mencapai 156.876 hektare dengan produksi 110.570 ton jenis kopi robusta.


“Dan itu merupakan komoditas kebanggaan Lampung dan menjadi mata pencaharian petani, khususnya tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan dan Lampung Utara,” kata Minhairin.

Namun, diakuinya sejak 2014 produksi kopi terus menurun dari 131 ribu ton menjadi 104.716 ton. “Baru tahun 2019 lalu meningkat lagi menjadi 110 ribu ton lebih,” jelas Minhairin.

Adapun kebijakan umum Pemprov Lampung dalam pengelolaan keuangan BUMD nonperbankan untuk meningkatkan dan melindungi masyarakat. Yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan yang tidak merugikan warganya.

Hasil optimalisasi pendapatan Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang proporsional dan menjadikannya sebagai penghasil padi (peringkat 7 nasional), jagung (3 nasional), ubikayu (1 nasional), tebu (2 nasional) juga kopi, lada, kakao, kelapa sawit dan karet.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *