Mendagri: Dana Desa Penting untuk Ketahanan Desa


SEMARANG (Asatu.id) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perlu ada gerakan nasional berkait dengan pengelolaan dana desa. Sehingga, pelaksanaannya satu visi dan tepat sasaran.

“Harus tepat sasaran, sehingga perlu ada penyamaan visi dari seluruh kepala desa. Tidak cukup surat edaran, semua harus bertemu. Maka eselon 1 Kemendagri, Kementrian Desa dan Keuangan turun ke desa, untuk eksekusi dana desa. Tapi harus tepat sasaran,” ujarnya, usai Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 di Holy Stadium Marina, Semarang, Selasa (18/2)

Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan terkait pengawasan dan pengelolaan dana desa. Pada 2020, alokasi dana desa sebanyak Rp72 triliun untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia.

“Dana desa sangat penting untuk ketahanan desa. Maka, diperintahkan secepatnya untuk ditransfer langsung ke desa, sebanyak 40 persen (kuartal pertama), 40 persen (kuartal kedua), dan 20 persen di kuartal ke tiga,” terangnya.

Tito mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para camat agar bisa menjadi konsultan. Sebab, bisa jadi masih ada kepala desa yang belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan.

“Saya minta tolong APIP dan Camat bahkan APH (Aparat Penegak Hukum) bertindak sebagai konsultan atau advisor,” kata.

Disinggung soal Jawa Tengah, Tito menilai provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo tersebut sebagai salah satu provinsi yang mampu menyelesaikan APBD dengan cepat. Sehingga, dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *