Menkeu Temui Ganjar, Siap Bantu Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Jateng

SEMARANG (Asatu.id) – Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi 7%. Berbagai program akan dilakukan untuk mempercepat target itu.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat berkunjung ke kantor Provinsi Jawa Tengah, Jumat (14/2). Menkeu mengaku optimistis, pertumbuhan itu dapat terwujud dengan cepat mengingat Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.

“Banyak keunggulan di Jawa Tengah yang dapat ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitifnya. Industri manufaktur dan ekspor Jateng misalnya, itu lebih tinggi daripada nasional. Tentu ini modal awal yang sangat bagus,” kata dia.

Pertumbuhan ekonomi Jateng, lanjut dia, selama ini juga selalu menjadi yang tertinggi secara nasional. Dengan begitu menurutnya, cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% bukan perkara sulit.

“Namun, meski industri dan ekspor Jateng tinggi, hal itu belum cukup. Sebab tingkat konsumsi masyarakat Jateng masih rendah. Padahal pertumbuhan ekonomi itu begitu bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Apalagi Jateng, dimana 60% Produk Domestik Bruto (PDB)-nya tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat,” terangnya.

Untuk itu, Pemprov Jateng menurutnya harus berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan konumsi masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah peningkatan sektor jasa dan pariwisata.

“Pariwisata Jateng sangat potensial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan pariwisata, maka konsumsi tidak hanya dari warga Jateng, tapi juga dari wisatawan,” tambahnya.

Apalagi, Jateng menurut Sri Mulyani memiliki destinasi wisata unggulan nasional, yakni Borobudur. Dengan pengelolaan yang baik, tentu hal itu akan semakin mempercepat dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

“Jateng tidak perlu khawatir, karena kami pemerintah pusat akan mendukung secara penuh dengan segala kebijakan dari pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD, sumber pendanaan lain dari APBN atau mekanisme lain seperti pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta obligasi harus dioptimalkan,” tutupnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *