Jateng Prioritaskan Tangani 14 Kabupaten Termiskin

SEMARANG (Asatu.id) – Pemerintah Provinsi Jateng sepakat akan menangani masalah kemiskinan di 14 kabupaten di wilayah setempat sebagai pekerjaan rumah bersama. Hal itu akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, tahun ini.

“Ada 14 daerah yang diusulkan di pra-musrenbang, dalam kategori merah (kemiskinannya). Daerah itu yang persentase di atas provinsi dan nasional. Yang jelas di atas sembilan persen, 10 persen hingga 17 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo membeberkan hal itu saat Konferensi Pers, di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/2).

Ditambahkan, 14 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi yakni, Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora. Pada musrenbang nanti, 14 daerah akan menjadi tugas bersama. Baik penanganan menggunakan APBN, APBD, atau masyarakat filantropi. Yang di antaranya berasal dari kalangan Baznas, CSR perusahaan, hingga mahasiswa tematik.

Terkait pemberdayaan mahasiswa, kata Prasetyo, mereka akan didorong pada pemetaan kemiskinan, yang dititikberatkan pada data kemiskinan. Pasalnya, data merupakan hal paling penting.

“Data yang masuk ada yang eror. Eror itu bisa dua. Eror tidak berhak dapat tapi ternyata dapat. Ada pula yang berhak justru tidak dapat. Data itu penting,” ujar dia.
Prasetyo melanjutkan, sebanyak 14 daerah itu akan diintervensi sejauh mana penanganan kemiskinannya. Meski 14 daerah akan difokuskan namun bukan berarti 21 daerah lainnya ditinggal atau terabaikan dalam hal penanganan.

“Sebanyak 21 daerah lain tetap kita dorong pada program pengetasan kemiskinannya. Baik mengurangi beban pengeluaran, mendapatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, termasuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan,” tambah dia.

Menurut Prasetyo, pada musrenbang yang dihelat di enam keresidenan di Jateng, bupati dan wali kota akan menyampaikan inovasi dan kreasi menangani kemiskinan. Mereka tidak akan dimintai usulan soal infrastruktur, karena usulan itu bisa dimasukkan ke dalam sistem khusus.

“Yang kami harapkan, bagaimana bupati dan walkot menghadapi pengangguran. Caranya seperti apa, ada yang bedakah?” tambah dia.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *