PKL Simongan Wadul Dewan

SEMARANG (Asatu.id) – Khawatir tempat usahanya digusur Satpol PP, sebanyak puluhan pedagang  Kaki Lima (PKL) Jalan Simongan mengadu ke Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Rabu (22/1). Pasalnya, saat ini pedagang di lokasi tersebut sudah dua kali disurati oleh pihak kelurahan setempat terkait dengan adanya sosialisasi penataan PKL.

Sekretaris Paguyuban PKL Simongan, Bambang S mengatakan, pihaknya merasa keberatan jika dipindah begitu saja, mengingat sudah ada pedagang yang puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Dari hasil pertemuan dengan dewan, ada informasi kalau dalam waktu satu sampai dua tahun ini akan dilakukan pelebaran jalan. Sehingga mau tidak mau akan berdampak pada aktivitas mereka.

“Namun, kalau pembangunan pelebaran jalan ini memang program pemkot, kami legowo, tapi kami ingin diberi waktu tenggang. Dan syukur-syukur Pemkot dapat memfasilitasi kita untuk diberi tempat berjualan baru,”katanya.

Dikatakan, Bambang kalau dari dulu sudah dilarang untuk berjualan di bahu jalan kenapa tidak ditegur. Seiiring berjalannya waktu, sekarang tempat usaha tersebut sampai dipakai untuk tempat tinggal.

“Untuk sementara ini, kami akan terus berjualan di tempat semula sebelum ada kepastian pembangunan jalan. Yang mana tempat usaha ini dipakai seperti konter hp, toko kelontong, gorengan, pakaian dan lainnya,”imbuhnya.

Ketua Komisi B DPRD, Joko Susilo mengatakan, sejumlah PKL Simongan, belum menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan. Karena diketahui masih dipakai untuk tempat tinggal, harusnya PKL bongkar pasang.

“Ada sekitar 120 PKL yang terdata. Apalagi mereka memakai bahu jalan, namun bagaimanapun, mereka warga Semarang untuk bisa berjualan sementara waktu sebelum ada kepastian kapan kepastian pelaksanaan pembangunannya, “imbuhnya

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *