Komisi C DPRD Jateng Hadiri Rakor BPR BKK Soal Penambahan Modal

KARANGANYAR (Asatu.id) – Pemprov Jateng pada 2020 ini telah membantu dana untuk menambah penyertaan modal di PD BPR BKK Jateng. Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto, pada Rakor dengan tema Pencapaian Kinerja PD BPR BKK se-Jateng di Kabupaten Karanganyar, Kamis (16/1).

Bogi, sapaan karib Ketua Komisi C, berharap bantuan dana itu segera dibagikan profesional dan transparan dengan tolok ukur yang jelas.

“Ingat, sekarang ini sudah bukan eranya siapa yang dekat dengan kemampuan banyak atau yang tidak bisa, bisa sedikit. Tapi, harus ada tolok ukur perbankan seperti rasio kecukupan modal (CAR) dan kesehatan deviden. Kalau ketiganya tinggi, layak mendapat tambahan penyertaan modal yang lebih besar,” tandas Politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro menambahkan, pihaknya selalu mendukung kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo untuk mendongkrak PAD dari sektor selain pajak kendaraan bermotor (PKB) yang ditujukan untuk mencari dana dan sumber utama Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu, mendukung penyertaan modal pada PD BPR BKK yang akan dibagikan pada tahun ini dipastikan akan memperoleh persetujuan deviden yang akan menggemukkan pundi-pundi PAD Jateng ke depan.

“Ke depan perlu diantisipasi, perlu ada diversifikasi penggalian sumber-sumber PAD selain PKB. Kami berharap dari sektor BUMD seperti PD BPR BKK Jateng bisa menyumbangkan PAD yang proporsional, disetujui melalui penyertaan modal itu, ”ujar Legislator Partai Gerindra itu.

Menurut Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng, Haerudin, pada tahun ini pemprov menyediakan dana sekitar Rp 35 miliar untuk mendukung permodalan PD BPR BKK Jateng. Pada 2019 lalu, kata dia, pemprov juga sudah mengalokasikan modal penyertaan sekitar Rp 29 miliar.

Menanggapi imbauan Komisi C soal pembagiannya ke masing-masing kantor cabang, Haerudin mengaku sudah menyiapkan rumus dan kriteria yang akan menentukan masing-masing BPR BKK Kabupaten (cabang). Kriteria pertama adalah rasio kecukupan modal (CAR), tingkat kesehatan bank dan potensi terakhir deviden yang dihasilkan.

“Dari semua tadi, BPR BKK yang paling tinggi skornya diterima menerima penyertaan modal lebih besar disetujui yang skornya lebih rendah,”

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *