Dampak Program SPP Gratis, Sekolah Harus Ubah RKAS

SEMARANG (Asatu.id) – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Jumeri mengatakan, dengan adanya program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah yang diberlakukan mulai Januari 2020 ini, maka pihak sekolah harus merubah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Jika sebelumnya RKAS dibuat sesuai tahun ajaran baru selama satu tahun, maka untuk tahun ini RKAS dibuat hanya enam bulan, yakni mulai Januari hingga Juli 2020.

“Kami sudah mengirim surat edaran ke seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB negeri terkait hal itu. Kami juga sudah melakukan sosialisasi secara intensif,” kata dia.

Seluruh kepala sekolah, lanjut dia, juga wajib mengembalikan pembayaran SPP yang telanjur dilunasi oleh siswa. Apabila tidak dikembalikan secara utuh, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan.

“Kalau tidak dikembalikan, pasti kami ambil tindakan. Karena program SPP gratis ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, mengurangi drop out dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah,” tegasnya.

Terkait pungutan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif. Saat ini, sekolah tidak boleh mengambil pungutan tanpa seizin Dinas Pendidikan atau cabang dinas.

“Pungutan harus selektif dan harus seizin kami. Akan kami lihat urgensi pungutan itu. Pungutan juga harus transparan, sukarela dan tidak memaksa. Kepada siswa yang benar-benar tidak mampu, harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri mulai tahun ini. Anggaran sebesar Rp860,4 miliar telah disiapkan untuk menyukseskan program itu.

Selain itu, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta berupa bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) besesar Rp123,85 miliar. Bosda untuk MA negeri dan swasta juga disiapkan sebesar Rp26,5 miliar.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *