Sistem Pencegahan Korupsi Jateng Terbaik Nasional

JAKARTA (Asatu.id) – Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat penghargaan dalam hal pencegahan korupsi. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Jawa Tengah sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan predikat terbaik capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam peringatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia) 2019 di gedung KPK, Jl Kuningan Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah se Indonesia, jajaran meteri dan kepala instansi lembaga terkait juga hadir dalam acara tersebut.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras yang dilakukannya bersama instansi di lingkungan Pemprov Jateng. Meskipun menurutnya, masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

“Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi pencegahan kita masih buruk ternyata. Meskipun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik, namun upaya peningkatan harus terus dilakukan,” kata dia.

Beberapa standar, lanjut Ganjar, belum terpenuhi dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi di Jateng. Seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang dan beberapa sistem lain.

“Sistemnya harus diperbaiki, saya akan perintahkan agar standar-standar itu diperbaiki semuanya. Ya meskipun kurang-kurang sedikit, hari ini kita juara,” terangnya.

Disinggung terkait upaya pencegahan korupsi agar maksimal, Ganjar mengatakan bahwa berbagai aspek seperti koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan LHKPN, memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik harus dilakukan dengan baik oleh seluruh daerah.

“Kami juga berharap sebenarnya, berikan kami kemudahan untuk mengganti atau mencopot ASN yang terlibat praktik itu (korupsi). Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit. Misalnya soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi,” tutupnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *