Promosikan Produk UMKM, Pemerintah Wajib Mendampingi

SEMARANG (Asatu.id) – Pemberdayaan masyarakat kecil diharapkan bisa terus terlaksana sekaligus menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak bosan dan letih untuk terus mendorong pengembangan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Penekanan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sri Marnyuni, saat menjadi narasumber dalam Dialog Parlemen “Penguat UMKM Jateng” di Hotel Noormans, Kota Semarang, Senin (11/11).

“Menurut saya perlu digencarkan pembuatan wadah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Seperti tempat pameran dan acara lain yang menarik bagi pengusaha. Busa juga dengan diadakan lomba trik-trik perdagangan supaya teman-teman UKM lebih kreatif dalam mengembangkan dan memasarkan produknya,” kata Sri Marnyuni.

Politikus PAN itu menambahkan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang patut diperhitungkan dan menjadi dominan. Persoalan usaha kecil di Jateng perlu dibenahi.

“Saya kira sangat banyak, butuh perhatian serius dan pemerintah. Bagaimana supaya UKM itu bisa menyetuh masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa berusaha, misalnya, jadi dia punya apa dan harus diapakan, kemudian setelah diapakan itu kan diolah. Nah bagaimana cara mengolahnya, setelah itu cara mengemas, dan kalau menjual bagaimana cara memasarkannya,” turunya.

Terpenting, lanjutnya, UMKM butuh perlindungan. Hanya saja konsep perlindungan yang perlu dicarikan formula supaya pelaku usaha kecil tidak bingung.

“Saya kira perlu diberi perlindungan meskipun pemerintah Jateng sudah memiliki perda terkai dengan UKM yaitu Perda No 13/2013. Perda tersebut berisi tentang pemberdayaan usaha mikro dan menengah,” ungkapnya.

Nara sumber lain, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Dodik Srianto ST MM menyebutkan, kesulitan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah, terlalu banyaknya jumlah yang ada. Namun sebenarnya jumlah itu tidak menjadi masalah, cuma kaitannya dengan regulasi yang ada.

Dalam regulasi sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah menyatakan, hanya membina ukm yang kecil. Sedangkan untuk pengembangan usaha mikro menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

”Sehingga kami tidak bisa turun langsung tanpa adanya usulan dari kabupaten/kota. Biasanya kalau ada usulan dari kabupaten/kota, dan secara penganggaran kami ada, kemudian kami fasilitasi dengan pembinaan. Di antaranya dengan pemberian pelatihan wira usaha, manajerial dan pemasaran,” kata Dodik.

Saat ini di Jateng UKM Mikro ada sebanyak 3.776.843 unit. Sedangkan untuk usaha Kecil sejumlah 354.884 unit, Menengah ada 39.125 unit dan usaha Besar 3.358 unit.

Hadir pula dalam acara tersebut Wahyu Hidayatullah, Pimpinan Wilayah V Jamkrimdo. Dia mengungkapkan,l perlunya permodalan bagi UKM atau berpenjaminan, agar bisa melakukan kredit ke perbankan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *