Tim Khusus Antikorupsi Terbentuk, Ganjar: Jangan Ada Fitnah

SEMARANG (Asatu.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Polda dan Kejati Jateng membentuk tim khusus antikorupsi. Tim tersebut bertugas menangani tindak pidana korupsi dari laporan dan pengaduan masyarakat melalui website khusus laporkorupsijateng.id.

Website tersebut diluncurkan sebagai kerja sama antara Ditreskrimsus Polda Jateng, Aspidsus Kejati Jateng, dan Inspektorat Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja kompleks perkantoran Provinsi Jateng, Kamis (10/10).

Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hadir pula dalam kegiatan itu sejumlah pejabat penting, diantaranya Kapolda Jateng, Kajati Jateng yang diwakili Aspidsus, Pangdam IV/ Diponegoro yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Kepala BPKP dan lainnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dengan tagline Berantas Korupsi Sambil Ngopi, kanal aduan itu menjadi alat terbaru mewujudkan integritas dalam pemerintahan.

“Ini adalah upaya kami bersama Forkompimda Jateng melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan dengan kerja sama yang baik ini, semua proses pecegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan keributan,” kata dia.

Diharapkan, dengan adanya kanal tersebut, masyarakat dapat melaporkan semua hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hasil laporan itu akan dikaji secara bersama dan diselesaikan dengan keterlibatan semua pihak, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

“Jadi taglinenya Berantas Korupsi Sambil Ngopi ini tujuannya agar penyelesaian semua laporan terkait korupsi dapat dilakukan dengan baik. Kalau ada laporan tentang korupsi, akan dikaji bersama, benar apa tidak, datanya ada tidak, buktinya apa. Maka semua itu bisa didiskusikan sambil ngopi, agar tidak tegang,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

Meski menyambut baik, namun Ganjar mewanti-wanti agar dibukanya kanal aduan ini tidak menimbulkan fitnah. Semua instansi harus membentuk tim khusus yang menangani tindaklanjut pengaduan ini.

“Karena ini kanal aduan terbuka, maka harus hati-hati agar tidak terjadi fitnah. Kalau ini tidak diantisipasi, akan menjadi area fitnah terbuka,” terangnya.

Ke depan, lanjut gubernur, tidak hanya tentang pemberantasan korupsi saja, pada aspek pelayanan masyarakat juga akan dilakukan hal serupa. Semua lembaga dan instansi pemerintahan yang ada di Jawa Tengah, dapat membuat aduan bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *