Kapolda: Semua Harus Berorientasi pada Rakyat

SEMARANG (Asatu.id) – Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, mengapresiasi dibentuknya forum kerja sama antara apararat penegak hukum (APH) dengan Pemprov Jateng. Menurutnya, kerja sama itu merupakan wujud nyata semangat pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Kapolda saat peluncuran website khusus laporkorupsijateng.id, kerja sama antara Ditreskrimsus Polda Jateng, Aspidsus Kejati Jateng, dan Inspektorat Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja kompleks perkantoran Provinsi Jateng, Kamis (10/10).

“Ini bukti bahwa Jawa Tengah ingin membuat birokrasi dan pemerintahan semakin bersih. Dengan forum kerja sama dan dibukanya kanal aduan ini, maka pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin terarah. Kami siap berkoordinasi dan bersinergi terkait kerjasama ini,” kata Kapolda.

Rycko menekankan, adanya layanan kanal tersebut menuntut semua aparatur siap, baik menyangkut komunikasi, sinergi, dan yang terpenting menindaklanjut laporan yang masuk.

“Jangan membuka portal seluas-luasnya kepada masyarakat ini justru menjadi bumerang dan kontra produktif karena kita tidak responsif. Laporan dan aduan dari masyarakat dibiarkan, pura-pura tidak tahu bahkan tidak di tindaklanjuti,” tegasnya.

Ditambahkan, jika ingin mendapatkan pengakuan rakyat di mana proses pemerintahan berjalan dengan bersih, maka semua harus berorientasi kepada rakyat. Salah satu indikator untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat.

“Sekarang kita sudah punya portal, website, kita sudah punya aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengadu, untuk melaporkan dan mengawasi jalannya proses pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan Aspidsus Kejati Jateng, Ketut Sumedana. Menurut Ketut, forum ini menjadi jembatan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah.

“Ini jadi jembatan koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Tengah. Saya harap, ke depan hal ini juga diakomodir sampai ke daerah lain di Indonesia,” ucapnya.

Selain Kapolda dan Aspidsus Kejati yang mewakili Kajati Jateng, hadir pula sejumlah pejabat penting, di antaranya Pangdam IV/ Diponegoro yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Kepala BPKP dan lainnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *