Kajati Yunan : MoU TP4 dengan PUPR  Pembangunan Lebih Optimal, Tepat Sasaran, Waktu dan Mutu

BALIKPAPAN (Asatu.id) – Kejaksaan RI dan Kementerian PUPR mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan TP4D di bidang Infrastruktur di wilayah Kawasan Indonesia bagian Tengah dengan tema “Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju” di Hotel Gran Senyiur-Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/10). 

Hadir sekaligus membuka secara resmi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Widiarto bersama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S. Maringka, diikuti Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Dalam rapat koordinasi itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 13 Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 64 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Yunan Harjaka yang ikut menandatangani perjanjian kerjasama tersebut mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah dan upaya agar pembangunan di berbagai wilayah dapat lebih optimal  dan semakin lebih baik, khususnya di Jawa Tengah. Hal itu juga sebagai betuk kontribusi Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional.

“ Alhamdulillah dengan perjanjian ini lebih optimal pembangunan dan bisa di nikmati masyarakat. Dan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu disemua proyek-proyek di Jawa Tengah,”  kata Yunan.

Sekedar mengingatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk pada tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dihadapan para Kajati dan Kapolda tanggal 24 Agustus 2015 dan 19 Juli 2016 agar penegakan hukum tidak menimbulkan rasa takut bagi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam mengelola anggaran.

Kehadiran TP4 dirasakan sebagai kontribusi aparat Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan penegak hukum.

Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR diselenggarakan stimultan meliputi seluruh satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat Provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang telah terjalin selama ini antar kedua instansi.

Kegiatan juga diisi diskusi panel menghadirkan narasumber Ketua LKPP Roni Dwi Susanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, dan unsur BPKP.

Serta Pembahasan Desk Provinsi jajaran UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing.

Sebelumnya kegiatan yang sama telah diselenggarakan di Ambon-Maluku (30/9) meliputi 10 (sepuluh) Provinsi di kawasan Timur Indonesia, sedangkan untuk kawasan Indonsia bagian Barat direncanakan akan diselenggarakan di Palembang dalam waktu dekat ini. (Hepy)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *