Jateng, Provinsi Terinovatif 2019

JAKARTA (Asatu.id) – Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi paling inovatif tahun 2019 dalam Innovative Government Award 3 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/10).

Bahkan provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu mengalahkan Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam tiga kategori penilaian sekaligus yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Ada lima cluster atau kategori dalam Innovative Government Award 3 tersebut, yakni cluster  Provinsi Terinovatif, Kota Terinovatif, Kabupaten Terinovatif, Daerah Perbatasan Terinovatif dan Daerah Tertinggal Terinovatif. Total ada 32 Pemda peraih penghargaan dengan penilaian utama Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik dan Layanan Lainnya.

Untuk cluster Pemerintah Provinsi Terinovatif, Jawa Tengah berhasil menjadi yang terbaik disusul Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Riau. Sementara untuk cluster Kota Terinovatif diraih Kota Denpasar. Untuk Kabupaten Banyuwangi berhasil menjadi Kabupaten Terinovatif.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, meski secara kuantitas naik, namun untuk peraih penghargaan masih berkutat di daerah itu-itu saja. Bahkan bukan hanya ajang yang diselenggarakan di kementeriannya, namun juga di ajang penghargaan yang diselenggarakan lembaga maupun pihak lain.

“Ada banyak lembaga yang menyelenggarakan seperti ini. Tapi 80 persen yang menang sama. Jawa Tengah, Jawa Barat untuk provinsi, Banyuwangi untuk kabupaten,” katanya.

Dia berharap pemerintah daerah lain semakin semangat melakukan pembaruan-pembaruan terutama di bidang tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Agar pembangunan dan pemerataan pertumbuhan perekonomian bisa benar-benar dirasakan masyarakat.

Meskipun secara kuantitas inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah di tahun ini melonjak drastis sebanyak 217 persen. Karena pada tahun 2018 ada 3718 inovasi, sementara tahun 2019 sebanyak 8014 inovasi dilahirkan.

“Ke depan ini harus mewarnai pembangunan di daerah. Filosofinya adalah memangkas biaya, jalur birokrasi dan waktu. Selanjutnya harus jadi smart government. Ini harus didukung akademisi, para tokoh dan masyarakat,” kata Tjahjo.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *