Tanda Tangan Elektronik Bukan Sekadar Di-scan, tapi Tersertifikasi Keamanannya

SEMARANG (Asatu.id) – Apa bedanya tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan yang tidak? Apakah sama tanda tangan elektronik dengan tanda tangan yang di-scan untuk ditempelkan di dokumen?

Direktur Tata Kelola Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Maryam Fatima Barata mengungkapkan, tanda tangan elektronik (TTE) bukan sekadar tanda tangan yang di-scan. Namun, TTE mesti terdaftar, tersertifikasi keamanannya melalui Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE). Untuk memiliki sertifikasi elektronik, seseorang bisa mendaftarkan tanda tangannya ke Certificate Authority (CA).

“Setelah terdaftar dan tersertifikasi, hanya orang itu yang bisa menggunakan karena ada private key-nya,” terangnya, saat Pembukaan Seminar dan Bimtek Pemanfaatan dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik, di Patra Convention Hotel, Selasa (24/9). Hadir dalam acara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Diakui, kebutuhan tanda tangan digital semakin penting. Banyak tanda tangan yang dibutuhkan pada dokumen legal atau dokumen pemerintah. Di saat yang sama, beban pekerjaan meningkat, yang berdampak pada ketiadaan pejabat di kantor karena bertugas ke luar kota. Ketidakhadiran pejabat tersebut seringkali menjadi penghalang untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

“Misalnya, pengusaha yang tengah mengurus perizinan, sudah jauh-jauh datang karena tinggal di kota berbeda, mesti meninggalkan bisnis pula, ternyata tidak selesai urusannya karena pejabatnya tidak di kantor. Lebih boros juga,” ungkap Maryam.

Dengan diberlakukannya TTE, katanya, penandatanganan dapat dilakukan lebih cepat karena bisa kapan dan di mana pun. Pengadaan kertas pun dapat diminimalisasi, sehingga arsip tidak lagi memenuhi gudang mengingat sudah dilakukan secara elektronik.

Ditambahkan, sejak 2016, sosialisasi TTE terus dilakukan agar masyarakat mengenalnya. Setidaknya, warga mengerti mengenai apa itu TTE, manfaat, serta implementasinya. Semakin kenal, tahu manfaatnya ada, misalnya bisa untuk transaksi, akan makin mudah mengimplementasikannya ke beberapa kantor pemerintah maupun swasta.

“Memang butuh jangka waktu lama, tapi kita harus mulai. Jika kita mampu mengubah mindset bahwa dokumen digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas, maka kita dapat menghilangkan kewajiban menggunakan kertas pada dokumen legal,” tegasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *