Dewan Setujui Usulan Kenaikan TPP 50 Persen

SEMARANG (Asatu.id) – DPRD Kota Semarang menyetujui usulan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 50% yang akan direalisasikan pada 2019, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan persetujuan terhadap usulan kenaikan TPP sebesar 50% atau hampir Rp200 miliar itu, telah melalui berbagai pertimbangan yang matang.

Menurutnya, pertimbangannya di antaranya anggaran belanja yang meningkat dan beban kerja para PNS, tetapi reward tersebut harus diimbangi dengan punishmentsebagai tertuang dalam komitmen.

“Sekarang ini kan sudah tidak ada yang namanya pungutan di luar ketentuan atau pungutan liar. Ini sudah menjadi komitmen para PNS, sehingga harus  ada pembenahan di jajaran aparatur negara itu,” ujarnya usai penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019, Jumat (3/8).

Dia menuturkan punishment yang harus diterapkan adalah tidak diberikannya TPP bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran disiplin, seperti terlambat masuk kerja dan sebagainya.

Bhakan, dia menambahkan indikator ketaatan pegawai terhadap jam kerja sudah bisa diukur melalui alat finger print, sebagai presensi sehingga bisa menjadi penilaian kinerja ASN secara profesional.

Namuni demikian, Supriyadi mengingatkan Pemkot Semarang juga harus mengimbangi kenaikan TPP tersebut, dengan peningkatan pendapatan daerah dengan sinergitas yang baik antar jajaran.

“Seluruh pihak harus tetap fokus dan saling membantu meningkatkan pendapatan daerah. Ketika itu terpenuhi, baru membahas TPP. Ke depan kan juga dialokasikan ke TPP,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengapresiasi kalangan legislatif atas persetujuan terhadap kenaikan TPP sebesar 50%, sehingga diharapkan para PNS akan semakin termotivasi bekerja.

Hendi panggilan akrab Hendrara Prihadi itu menuturkan peningkatan kesejahteraan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap motivasi bekerja, termasuk jajaran PNS.

Dengan demikian, lanjutnya, ke depannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh jajaran ASN harus semakin baik dan meningkat, seiring dengan meningkatnya TPP dan kesejahteraan.

“Saya pesen ini dengan kenaikan TPP jangan dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif oleh para PNS, tetapi digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *