DPRD Kota Semarang Soroti Penataan Pasar Tradisional

Pembangunan Pasar Wonodri Diberi Tambahan 25 Hari Model DendaSEMARANG (Asatu.id) –Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso mengatakan, Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam melakukan penataan pasar tradisional harus melibatkan pedagang.

Hal ini mengingat penataan pasar tradisional yang saat ini dinilai masih menyisakan banyak masalah. Kasus relokasi pasar Kobong yang tak kunjung tuntas menjadi salah satu contoh.

Meski demikian DPRD Kota Semarang menilai Pemkot memiliki komitmen yang kuat dalam menata pasar tradisional.

“Hingga saat ini tercatat sudah ada 39 pasar tradisional yang sudah dilakukan penataan, dari 52 pasar yang ada, tentu ini sebuah prestasi yang layak mendapat apresiasi,” ujar wakil ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso.

Lebih lanjut, Joko Santoso mengungkapkanm, Dinas Perdagangan perlu melakukan evaluasi terhadap pasar yang telah direvitalisasi apakah sudah membawa manfaat bagi pedagang dan warga Semarang atau belum. Langkah ini dilakukan karena ada sejumlah pasar yang menjadi sepi setelah direvitalisasi.

“Mumpung masih ada pasar yang belum direvitalisasi, ada baiknya dinas melihat ke pasar tersebut, kenapa bisa sepi atau ada  masalah lain,” katanya.

Joko Santoso mencontohkan Pasar Bulu yang justru jadi sepi setelah bangunannya dibuat menjadi tiga lantai atau pasar Sampangan yang tidak seramai saat masih di perempatan Jalan Kelud. Joko juga melihat persoalan di pasar Rejomulyo yang tak kunjunga tuntas hingga saat ini.

“Mereka menolak pindah ke lokasi baru karena bangunannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang, jadi sebaiknya melibatkan pedagang saat akan merevitalisasi pasar sehingga tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Apalagi saat ini kasus tersebut sampai ke ranah hukum terbukti dengan saling gugat antara pemkot dan pedagang. “Kami hanya mengingatkan agar jangan sampai kasus pasar unggas terulang karena saat ini swasta masuk yakni di pasar Kubro sehingga pemerintah kesulitan untuk mengatur pasar unggas tersebut,” ujar Joko Santoso.

Terkait dengan keberadaan toko ritel modern, menurut Joko Santoso juga harus diperhatikan. Sesuai dengan ketentuan kuota toko ritel modern di Semarang ada 500 buah dan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional juga sudah diatur. Namun dalam kenyataannya jarak dengan pasar tradisional juga dekat.

“Tentu saja ini bisa mengancam pedagang kecil, saya kira Dinas Perdagangan harus melakukan pendataan, kalau ada pelanggaran diserahkan ke Satpol PP untuk dilakukan penindakan,” katanya.

Sementara itu sekretaris Dinas Perdagangan Kota Semarang Nurcholis menambahkan, pihaknya akan terus melakukan penataan pasar tradisional. “Dalam melakukan penataan tentu kami akan melibatkan pedagang, sejak awal kita libatkan, diharapkan mereka bisa memahami,” katanya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *