Suharsono : Perlu Ada Pengawasan dan Sanksi Tegas Terhadap Praktik Pungli Makam

SEMARANG (Asatu.id) – Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang prihatin atas masih adanyanya laporan masyarakat terkait masih adanya praktik pungutan liar yang terjadi di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota Semarang.

“Dalam kondisi masyarakat yang terkena musibah, seharusnya mendapat fasilitas dan kemudahan dalam mengurus pemakaman. Bukan malah sebaliknya,” katanya, baru-baru ini.

Suharsono menilai, perlu adanya tindakan tegas jika memang adanya kegiatan pungli tersebut. Tindakan tegas tersebut baik dalam hal pencegahan maupun pemberian sanksi jika memang ditemukan dan terbukti melakukan pungli.

“Jika terjadi pungli, maka sanksinya perlu dipertegas. Jika terjadi pungli, berarti peran kontrol pemerintah belum optimal,” tegasnya.

Apalagi lanut Suharsono, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaman.

“Sudah ada perda yang mengatur pengelolaan pemakaman. Kejadian pungli jangan sampai terjadi di TPU milik Pemkot. Tidak ada pungli dan penguasaan lahan makam oleh warga. Maka perlu pendataan ulang terhadap lahan makam yang masih tersedia di Bergota. Begitupun lahan makam TPU lainnya,” ungkapnya.

Semementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Ali tak menampik adanya praktik pungli makam di sejumlah TPU di Kota Semarang.

“Memang, informasi di bawah, walaupun itu TPU (milik Pemkot Semarang), misalnya di TPU Bergota, itu (lahannya) ada yang punya. Istilahnya ‘sawah-sawahan’. Kalau ada yang mengubur di situ bayar di orang tersebut. Di Bergota kalau tidak salah Rp 3,5 jutaan. Itu (praktik pungli makam) sudah lama,” ungkapnya.

Dikatakannya, praktik tersebut sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak warga di sekitar TPU, sehingga praktik pungli tersebut belum bisa dihilangkan. Ali tak memungkiri praktik pungutan makam oleh sejumlah oknum masyarakat tersebut termasuk kategori pungutan liar.

“Bisa saja dikatakan seperti itu (pungli). Saya sendiri tidak setuju hal seperti itu. Saya sedang cari solusi, cara bagaimana agar semua pihak sama-sama paham, tahu, dan mengerti,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata Ali, total ada 16 TPU yang dikelola Pemkot Semarang, praktik pungli makam serupa hampir terjadi di seluruh makam di Kota Semarang. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya untuk mencari solusi agar praktik tersebut bisa dihilangkan.

“Sesuai aturan Perda, tidak ada biaya pemakaman semahal itu. Tapi memang ada retribusi permakaman untuk Pemkot Semarang. Kalau tidak salah Rp 85 ribu satu lubang,” imbuhnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *