Terus Dorong Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja

SEMARANG (Asatu.id) – Setelah hasil kinerja keuangan Pemprov Jateng selama 2018 berbasis aktual yang diaudit BPK mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Gubernur Ganjar Pranowo terus mendorong penggunaan anggaran yang sebelumnya berbasis output menjadi berdasarkan outcome atau kinerja.

Penegasan Ganjar itu disampaikan seusai menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 dalam sidang paripurna DPRD Jateng, Selasa (11/6) siang yang dipimpin Ketua DPRD Jateng, Rukma Setiabudi. Hadir pula dalam sidang tersebut, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sri Puryono, anggota DPRD, SKPD serta Forkopimda Jateng.

Dalam kesempatan itu gubernur memaparkan ringkasan realisasi APBD Jateng TA 2018. Semala tahun itu total pendapatan tercatat Rp24,702 triliun, total belanja Rp24,478 triliun, atau surplus Rp223 miliar. Untuk pembiayaan, penerimaan Rp1,528 triliun dengan pengeluaran Rp140 triliun. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp1,612 triliun.

Dengan penggunaan anggaran berbasis outcome, diharapkan kegiatan yang dilakukan akan dapat lebih dirasakan masyarakat. Dia menunjuk contoh, di bidang lingkungan hidup, anggaran bisa dipertimbangkan dengan berdasarkan dampak pencegahan kerusakan yang dilakukan.

“Soal anggaran per bidang, kapasitasnya nanti bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung sektor dan subsektor yang dinilai DPRD. Dan itu bisa menjadi pegangan kita pada 2020, sekaligus menjadi achievement motivationpemprov,” kata Ganjar.

Meski diakui agak sulit, Pemprov Jateng merasa tertantang untuk membuat perencanaan yang lebih sempurna dan prediksi capaiannya. Sehingga, dalam penganggaran, muncul pertimbangan, analisis risiko dan hasil dari dampak penganggaran itu. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *