Sistem Rooftop di Bali Jadi Contoh ‘Listrik Mandiri’ Jateng

SEMARANG (Asatu.id) – Pemasangan teknologi rooftop (atap) panel surya dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah-rumah. Sistem pembangkit listrik surya (PLTS) atap itu menjadi pembahasan menarik saat Bapemperda DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ESDM Bali yang ingin memperkaya data dalam pengkajian Raperda Ketenagalistrikan, belum lama ini.

Saat dialog, Kepala Disnaker ESDM Bali, Ida Bagus Arda mengakui, sampai sekarang pihaknya belum memiliki perda mengenai ketenagalistrikan. Namun, saat ini sudah ada rancangan pergub mengenai aturan ‘Energi Bersih’.

“Kami sebenarnya belum memiliki Perda Ketenagalistrikan tapi kami sudah ada rancangan Pergub Energi Bersih. Di dalamnya memuat mengenai ‘Listrik Mandiri’ yakni energinya dari batubara, gas, bbm, dan rooftop. Memang ada rencana proyek PLTGas Alam sehingga kabel laut Jawa-Bali akan menjadi cadangan,” katanya.

Kepala Seksi Ketenagalistrikan Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menimpali persoalan ‘Listrik Mandiri’ itu ada dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2015 tentang Air Tanah, Pergub Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertambangan, dan Pergub Nomor 7 Tahun 2017 tentang Energi Terbarukan dan Ketenagalistrikan. Sedangkan yang sudah diperdakan yakni soal pertambangan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017.

“Untuk rooftop (panel surya) sendiri, aturannya 25 persen dari luas bangunan 500 meter persegi. Memang, penggunaan teknologi itu bisa menghemat tenaga listrik 20 hingga 25 persen,” kata Setiawan.

Sementara, Made Yusadana selaku Manager Perencanaan Sistem Kelistrikan Bali PT PLN mengakui perkembangan sistem PLTS atap atau rooftop di Provinsi Bali sudah baik. Meski begitu, rooftop sendiri masih dikaji di pusat mengenai pengembang rooftop dan masyarakat sebagai konsumennya.

“PLN sendiri nantinya tetap berada di antara swasta (pengembang rooftop) dan masyarakat. Jadi, pengembang dan masyarakat itu tetap ditangani PLN,” jelas Yusadana.

Menyinggung soal tarif listrik di Bali, pihaknya tetap mengacu kebijakan nasional tapi ada perlakuan tarif khusus utk pelaku wisata yakni adanya tarif premium. “Karena Bali memiliki banyak tempat wisata, ada tarif premium bagi pelaku wisata yang membutuhkan listrik lebih sehingga listriknya selalu memadai,” terangnya lagi.

Menanggapi hal itu, Ketua Bapemperda Jateng Yudi Indras Wiendarto mengaku sangat apresiatif dengan teknologi PLTS atap atau rooftop tersebut. Ia menilai teknologi itu sangat mendukung terciptanya ‘Listrik Mandiri’.

“Teknologi itu bisa menciptakan energi terbarukan di Jateng sehingga kebutuhan listrik dapat selalu tercukupi,” kata Yudi, didampingi Imam Nugraha selaku Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jateng.

Senada, Wakil Ketua Bapemperda Jateng Nur Khasanah mengatakan teknologi rooftop tersebut bisa menjadi contoh dalam ketersediaan listrik di setiap daerah di Provinsi Jateng. “Tidak hanya upaya ‘Listrik Mandiri’ tapi juga menyediakan listrik murah bagi masyarakat,” katanya.

Anggota Bapemperda DPRD Jateng Samirun juga mengatakan upaya mewujudkan ‘Listrik Mandiri’ seperti rooftop itu tidak hanya menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat tapi juga upaya membuat energi terbarukan di Provinsi Jateng sekaligus mendapat masukan baik dalam penyusunan Raperda Ketenagalistrikan. Raperda itu disusun untuk merevisi perda terdahulu yakni Perda Nomor 8 Tahun 2012.

Sedangkan Samsul Bahri, Anggota Bapemperda lainnya, berharap PLN bisa mengatur persoalan biaya pengadaan listrik dalam sistem rooftop tersebut sehingga tidak memberatkan masyarakat. “Bagaimana pengadaan listriknya, termasuk biayanya. Semisal sudah banyak warga pasang rooftop, bagaimana peran PLN. Selama ini sudah banyak pemasangan rooftop yang belum bisa dilakukan PLN dengan harga murah,” kata Samsul. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *