Bawaslu dan Gakumdu Hentikan Kasus Penggelembungan Suara Caleg di Semarang Selatan

SEMARANG (Asatu.id) – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kota Semarang menghentikan kasus dugaan penggelembungan suara di internal Partai Gerindra dalam rapat Gakumdu di Sekretariat Bawaslu Kota Semarang, Rabu, (22/5)

Kasis tersebut, bermula dari laporan Drs Abdul Majid dengan register 17/LP/PL/KOT/14.01/V/2019 ke Bawaslu Kota Semarang terkait laporan atas dugaan penggeseran/pengglembungan perolehan suara internal partai Gerindra di Kecamatan Semarang Selatan yang masuk dalam dapil 6 (enam).

Terkait hal itu  Naya Amin Zaini, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang mengatakan, kasus itu sudah ditindaklanjuti dan dugaan melanggar  pasal 532 UU No.7 Tahun 2017 dengan ancaman penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan ketentuan pidana tambahan bagi penyelenggara pemilu pada pasal 554 UU No.7 Tahun 2017 diperberat menjadi 1/3 tahun.

“Pelaku DW merupakan ketua PPS sekaligus operator panel rekapitulasi di kecamatan Semarang Selatan. DW diduga mengubah hasil perolehan suara internal partai Gerindra dari DA1 Plano ke DA1,” Katanya.

Namun demikian, Gakumdu Kota Semarang dalam rapat internal bersama Bawaslu Kota Semarang menilai kasus tersebut menyatakan kasus tersebut tidak secara utuh memenuhi delik materiil dari unsur pasal yang disangkakan, sebagaimana unsur dalam pasal 532 UU 7 Tahun 2017 soal unsur ‘perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai,

“Jika dikaitkan dengan kasus posisi maka diketahui adanya percobaan, sedangkan pada UU No 7 Tahun 2017 tidak dikenal adanya percobaan pidana,” kata Supinto Priyono SH, Gakumdu dari unsur kejaksaan negeri kota Semarang.

Sementara unsur Gakumdu dari kepolisian Sugeng Suprijanto SPd SH merujuk pada pasal yang diterapkan unsur subyek terduga pelaku dan unsur kesengajaan dari terduga pelaku memang terbukti. Akan tetapi, unsur perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai, tidak terpenuhi.

“Karena perolehan suara caleg dan partai yang diubah terduga pelaku (DW) atas rekomendasi Bawaslu kota Semarang  sudah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat kota sehingga tidak mengakibatkan unsur yang berkelanjutan,” jelasnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *