IMI Jateng Surati Kemenpora, Penolakan MXGP 2019 di Kota Semarang

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua IMI Jateng, Kadarusman mengatakan secara organisasi pihaknya secara tegas menolak pelaksanaan MXGP 2019 di Kota Semarang. Penolakan tersebut karena hingga saat ini IMI Jateng sebagai penerima dana hibah pelaksana MXGP 2018, belum menerima laporan pertanggungjawaban (LPj) dari PT Arena Sirkuit Internasional (ASI) sebagai penyelenggara.

“LPj dari PT ASI (Arena Sirkuit Internasional) awal memang sudah diterima IMI, namun isinya belum bisa dipertanggungjawabkan alias belum beres. Bagaimana bisa kalau LPj event tahun lalu belum beres sudah mau bikin event lagi,” katanya, Rabu (15/5).

Menurut rencana, Pemkot Semarang memang akan menyelenggarakan MXGP 2019 seri Semarang pada 14 Juli 2019 di Kecamatan Mijen. Bahkan untuk penolakan tersebut, IMI Jateng juga mengirimkan surat kepada Kemenpora yang dikirim April lalu.

“Inti surat itu adalah penolakan MXGP 2019 yang juga ditandatangani 32 pengurus IMI Jateng dari 36 pengurus. Kami akan tolak penyelenggaraan event MXGP di Kota Semarang sebelum menyelesaikan LPj MXGP 2018,” tegasnya.

Jika event tersebut tetap dilaksanakan, Kadarusman memastikan hal itu menyalahi aturan. Sesuai telegram rahasia (TR) Kapolri, TR/227.2/1998 tanggal 27/10/1998, dalam penyelenggaraan event otomotif di daerah penyelenggara harus meminta rekomendasi dari IMI daerah.

“Apalagi TR tersebut hingga kini belum dicabut. PP IMI tidak masalah mengeluarkan rekomendasi. Tapi harus koordinasi dengan IMI setempat,” tegasnya.

Kadarusman juga masih menagih laporan keuangan gelaran yang sama tahun lalu dengan nilai Rp 18 miliar.

Dikatakan, laporan keuangan gelaran MXGP 2018 banyak yang janggal. Kejanggalan itu terlihat saat tim verifikasi internal IMI yang dibentuknya untuk memeriksa LPj dari PT ASI.

Menurut Kadarusman, masih ada beberapa item yang dianggap tidak sesuai fakta. Misalnya transfer dana sebesar Rp 10 miliar yang diberikan kepada pihak pemberi lisensi internasional MXGP, tidak bisa di-LPj-kan dengan benar.

“Dengan tidak beresnya LPj ini, kami khawatir event tersebut akan jadi persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Namun demikian, Lanjut Kadarusman pihaknya sebenarnya mendukung penuh gelaran internasional tersebut dingelar di Indonesia, tapi tidak di Kota Semarang.

“Sangat mendukung MXGP digelar di Indonesia, namun tidak di Kota Semarang, di Kota manapun kecuali Kota Semarang saya akan nonton,” tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Agung Budi Margono mengingatkan kepada pemkot agar memperhatikan terkait akuntabilitas anggaran dan kebermanfaatannya dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan MXGP 2019 di Kota Semarang. Apalagi amggaran yang disiapkan cukup besar, mencapai Rp 12 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Kebermanfaatan yang dia maksud, harus ada konteks peningkatan ekonomi di masyarakat.

“Apalagi event ini juga masih menyisakan persoalan laporan pertanggungjawaban pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” imbuhnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *