Jateng Provinsi Pertama yang Bakal Terbitkan Obligasi Daerah

SEMARANG (Asatu.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digadang-gadang bakal jadi daerah pertama di Indonesia yang bakal menerbitkan obligasi daerah. Sejumlah program strategis kemaslahatan pun sudah disiapkan, dari pembangunan rumah sakit hingga sport center.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya saat ini masih mendalami pilihan program, regulasi, termasuk kemungkinan-kemungkinan penilaian sektor maupun sub-sektor yang ada. Untuk infrastruktur, Pemprov Jateng telah melakukan pendataan sampai total pembiayaan.

“Total rencana obligasi yang akan kami terbitkan nilainya mencapai Rp 2 triliun. Yang diperlukan untuk pembangunan RSUD Unggulan Pelayanan Kanker, RSUD Unggulan Pelayanan Ibu dan Anak, pengembangan Pelayanan Kanker di RS Kelet sampai sport center,” kata Ganjar, Senin (29/4) dalam Focus Discussion Grup, di Hotel PO, Semarang.

Jawa Tengah memang termasuk dalam daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi, terlebih provinsi yang dipimpin Ganjar tersebut memperoleh penilaian A atau Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dalam FGD tersebut hadir Pengawas Eksekutif Pasar Modal, Hoesen, Ketua OJK Jateng – DIY Aman Santosa, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi dan Sukirman.

“Kita lagi menyiapkan izin prinsip baru masuk Perda. Saat ini Pemprov sudah memasukkan ke DPRD. Harapannya ini masuk agenda prioritas, kalau dalam masa sidang berikutnya bisa masuk harapannya bisa langsung diproses. Mudah-mudahan akhir tahun bisa selesai. Kalau temen-temen komitmen politiknya sama ya ini bisa jadi prioritas karena ini tidak bisa mundur,” katanya.

Namun demikian, ada beberapa hal yang membuat Ganjar ragu terhadap penerbitan obligasi itu. Pertama, apakah obligasi daerah memengaruhi penilaian terhadap kinerja keuangan daerah karena adanya hutang daerah dalam struktur APBD.

Kedua, bagaimana jika uang obligasi yang diterima di APBD dan ditempatkan dalam deposito menimbulkan spread negatif (tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan) apakah merupakan kerugian daerah?

“Ketiga, apakah program yang dibiayai obligasi daerah harus bersifat cost recovery dan menghasilkan pendapatan untuk PAD. Dan yang terakhir, apakah jaminan dipersyaratkan selama jangka waktu waktu obligasi daerah?” kata Ganjar.

Jika dengan mengeluarkan obligasi justru membuat performa anggarannya merosot, Ganjar yakin pasti tidak ada orang yang mau mengeluarkan obligasi. Karena paradigma penilaian pasti soal cerita berapa belanja langsung dan tidak langsung, ada utang atau tidak.

“Tapi seandainya tidak, ini akan jadi lompatan karena diharapkan Jawa Tengah yang akan pecah telur. Yang pertama kali akan mengeluarkan ini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi,” katanya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *