Ini Enam Provinsi yang Memiliki Tingkat Kasus Korupsi Tertinggi Versi KPK

seminar nasional bertajuk ‘Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, di Universitas Semarang (USM), Rabu (10/4).

SEMARANG (Asatu.id) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut setidaknya ada enam wilayah atau provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kasus korupsi tertinggi. Enam daerah tersebut diantaranya, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat.

“Wilayah yang tingkat korupsinya tertinggi di Indonesia dari hasil penelitian KPK diantaranya ada enam wilayah, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat,” katanya, saat menghadiri seminar nasional bertajuk ‘Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, di Universitas Semarang (USM), Rabu (10/4).

Dari enam daerah tersebut, lanjut Laode, pejabat pemerintah daerah setempat termasuk gubernur telah diproses hukum di lembaga anti rasuah. Dikatakan, Laode dalam melakukan penindakan memang KPK hanya menangani objek yang telah mencapai Rp 1 miliar atau lebih.

“Sedangkan, untuk daerah lainnya seperti di Jawa Tengah bukan berarti tidak ada korupsi. Memang kita butuh perjuangan yang besar untuk mendampingi tata kelola pemerintahan di enam wilayah ini. Untuk di Jawa Tengah sendiri cukup banyak, dari segi penyumbang perkara korupsi Jawa Tengah menduduki nomor 4. Sedangkan yang urutan pertama Jawa Timur. Di Jateng sudah ada bupati, anggota dprd, sudah kami tangkap,” ungkapnya.

Laode juga menyebut, hampir semua wilayah yang rawan dikorupsi terbanyak di pengadaan barang jasa, perijinan, dan bansos.

“Namun, KPK dalam melakukan penangkapan menjelang pemilu ini, kami tidak mau terburu-buru, karena jika KPK melakukan penindakan, kami serba salah. Karena dianggap memiliki muatan politis,” imbuhnya.

Sementara itu, Guru besar hukum pidana Fakultas Hukum UGM Prof Dr. Edward Omar Hiariej mengatakan, seharusnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, ada standar penanganannya. Karena saat ini masih adanya tumpang tindih juga dilakukan pihak kepolisian dan kejaksanaan.

“Misalnya ketentuan penyadapan hanya boleh dilakukan KPK. Sehingga tidak adanya kepastian hukum seseorang. Sebaiknya penanganan korupsi dilakukan oleh KPK saja, polisi tidak ikut,”jelasnya.

Dalam acara seminar tersebut juga diisi materi oleh Prof Dr Muladi SH, mantan menteri kehakiman/ketua pembina yayasan alumni Undip dan Rektor Undip, Prof Yos Johan Utama.

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *