Dialog dan Temu Warga RW III Kelurahan Kemijen, Supriyadi Serap Aspirasi Masyarakat Soal Sertifikat Tanah

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi menggelar kegiatan dialog dan temu warga ‘Audiensi dengan Warga RW 3 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur’, Sabtu (16/3).

Dalam dialog tersebut, Lek Di sapaan akrab Supriyadi mendapatkan banyak aspirasi dari puluhan warga yang datang. Salah satunya. yakni terkait aspirasi warga tentang kepengurusan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang yang tak kunjung usai.

“Dari 11 RW, hanya menyisakan satu RW yakni RW 3 yang belum bersertifikat, yakni kurang lebih ada 1.000 bidang tanah yang sudah dihuni sejak 30 tahun,” kata salah seorang warga, RW 3 Kelurahan Kemijen, Slamet Riyadi.

Menurutnya, tanah yang saat ini dihuni oleh warga sudah diberikan oleh negara kepada masyarakat. Di mana ada dua kali peristiwa penyerahan sertifikat di Kelurahan Kemijen.

“Saya punya bukti kliping peristiwa itu. Sempat juga panitia ke Istana Merdeka dan instansi terkait di Jakarta pada 10 November 2015 untuk memperjuangkan hak tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Lek Di yang juga sebagai politisi PDI Perjuangan itu mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Aspirasi terkait dengan proses penyertifikatan massal, yang kemarin sudah dilakukan oleh BPN. Ternyata RW 3 belum sendiri, ketinggalan sendiri,” katanya.

Menurutnya, program sertifikasi massal tersebut, merupakan program dari pusat. Di mana Presiden Jokowi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

“Targetnya kan 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, termasuk yang ada di Kota Semarang,” ungkapnya.

Olehkarenanya, Lek Di berharap dengan intruksi Presiden tersebut, BPN Kota Semarang dapat menindaklanjuti proses pensertifikatan yang ada di wilayah tersebut.

“Karena mereka kan sudah lebih dari 30 tahun menempati tanah tersebut, sudah ada instruksi dari presiden juga, harusnya secepatnya diselesaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut Lek Di juga mengungkapkan, kepentingan dan kesejahteraan rakayat merupakan hal yang utama.

“Ketika BPN sudah menerima surat dari PT KAI (selaku pemilik tanah sebelumnya) dan ternyata malah tidak dijalankan ini menjadi hal buruk. Sementara warga benar-benar membutuhkan sertifikat tanah tersebut sebagai kepastian atas hak tanah yang sudah ditempati,” jelasnya.

Sementara terkait dengan program PTSL tersebut, lanjut Lek Di, Kota Semarang belum memenuhi target.

“PTSL di Kota Semarang belum memenuhi target, harunya ini bisa langsung di proses sertifikatnya,” ungkapnya.

Sebelumnya disampaikan, dari sejumlah 584.921 bidang tanah yang ada di Kota Semarang, sebanyak 90,37 persen telah bersertifikat atau 528.592 bidang, sehingga menyisakan 9,63 persen atau sebanyak 56.332 bidang yang belum diselesaikan.

Sementara untuk target di tahun 2018 sendiri, PTSL mengalokasikan sebanyak 7.400 bidang tanah dalam penerbitan sertifikat yang baru terealisasi sebanyak 5.661 sertifikat dan sisanya 1.795 belum memenuhi syarat. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *