KPK Jateng Ajak LPSK Lindungi Aktivis Pemilu

KPK Jateng Ajak LPSK Lindungi Aktivis PemiluSEMARANG (Asatu.id) – Kawal Pemilu Kita (KPK) sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam lembaga pemantau merasa sangat membutuhkan kepastian dan perlindungan perangkat hukum khusus tentang perlindungan terhadap saksi lantaran keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan.

Hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, terlebih dalam momentum pemilu dimana seluruh kasus yang muncul pasti ada hubunganya dengan persaingan antara para peserta pemilu dari legislatif maupun eksekutif.

Presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah Syaifudin Anwar mengatakan selama perjalanan pemantauan yang dilakukan oleh KPK salah satu persoalan yang utama adalah banyaknya dari anggota KPK yang mendapat ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

“Bahkan pernah anggota di Karisidenan Semarang diintimidasi oleh seseorang untuk mencabut laporan yang sudah kami masukan ke Bawaslu,” ujarnya.

Sehingga, lanjut dia, banyak anggota KPK yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.

“Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden,” tandasnya.

KPK Jateng Ajak LPSK Lindungi Aktivis PemiluUntuk itu, imbuh dia, berangkat dari persoalan inilah KPK Jawa Tengah memohon perlindungan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena kerap kali mendapatkan teror dari berbagai pihak.

“Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan seluruh anggota KPK selama menjalankan pemantauan kedepan dan mengacu UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” jelasnya.

Syaifudin menambahkan karena dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh KPK, dan menjamin pada saat saksi dari KPK akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian.

“Jaminan ini penting diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP,” jelasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *