Perlindungan pada Perempuan Rentan, Perlu Sinergi Antarlembaga

Perlindungan pada Perempuan Rentan, Perlu Sinergi AntarlembagaSEMARANG (Asatu.id) – Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Tengah, Nawal Nur Arafah menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan kongkret untuk melindungi kelompok rentan sebagai salah satu kelompok penyumbang kemiskinan di Jawa Tengah.

Salah satunya adalah mengembangkan relawan keluarga untuk mengubah perilaku orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

“Relawan itu kami fokuskan pada 5 Kabupaten miskin di Jawa Tengah, yaitu Blora, Rembang, Demak, Grobogan, dan Sragen. Selain itu, juga akan melakukan penyusunan profil perempuan dan kemiskinan di Jawa Tengah sebagai bahan advokasi kebijakan supaya tidak bias,” tambahnya.

Hal itu disampaikan Nawal Nur Arafah dalam rapat koordinasi bersama instansi terkait di Semarang, Rabu (27/2).

Selain pendampingan, Nawal yang mengkoordinasikan Gerakan Organisasi Wanita (GOW) di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah ini juga melihat perlunya penegakan hukum (law enforcement) dari instansi berwenang dengan mengedepankan pelayanan hukum berperspektif ramah kelompok rentan.

“Semua hal itu harus lahir dari proses penelitian, aspirasi, kondisi dan kebutuhan yang ada dan berkembang dalam masyarakat, termasuk pelibatan kelompok rentan dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan,” tandas istri Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen itu.

Acara rapat koordinasi perlindungan perempuan kelompok rentan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sendiri diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah.

Acara melibatkan puluhan LSM pemerhati perempuan, kelompok rentan (lansia, difabel, buruh migran, perempuan pekerja, perguruan tinggi, pusat studi gender, dan lain-lain) di Jawa Tengah.

Acara juga dihadiri oleh Asisten Deputi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI), Nyimas Aliah. Dalam kesempatan itu, Nyimas mengatakan perlunya sinergi antar lembaga untuk mewujudkan perlindungan nyata terhadap perempuan kelompok rentan di Jawa Tengah.

“Selain itu, penting juga melakukan evaluasi regulasi yang selama ini sudah ada agar lebih optimal,” ucapnya.(IS)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *