Raperda Penyertaan Modal BUMD Jateng Harus segera Rampung

Raperda Penyertaan Modal BUMD Jateng Harus segera RampungSEMARANG (Asatu.id) – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan atas Perda Penyertaan Modal No 14/2013 DPRD Jateng, melakukan studi banding ke Pemprov Jabar, Rabu (20/2). Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus Bambang Eko Purnomo (BEP), ditemui Kabag Investasi Daerah Biro Perekonomian Pemprov Jabar, Moch Bagja Rachman.

Bambang Eko mengutarakan, tujuan studi banding ke Bandung untuk menggali kebijakan Pemprov Jabar terhadap sejumlah isu tentang penyertaan modal pada BUMD Jabar. Isu-isu strategis itu, jelas BEP, antara lain apakah Perda Penyertaan Modal (PM) di Jabar berlaku untuk seluruh perusahaan milik daerah, seperti di Jateng atau sebaliknya perda tersebut dibuat untuk masing-masing BUMD, seperti Jatim.

Kemudian dalam melakukan investasi, sesuai Pasal 16 Permendagri 52/2012, lanjut BEP, perlu menjadi pertanyaan selanjutnya adalah perihal analisis investasi. Tentunya, pihak mana yang diminta untuk menganalisis investasi. Turut disinggung pula perihal pemegang saham mayoritas BUMD. Pansus DPRD Jateng ingin mengetahui pola kerja yang dilakukan Pemprov Jabar untuk mengatasi saham miliknya yang terdelusi.

“Hasil diskusi ini akan jadi masukan untuk penyempurnaan Raperda Penyertaan Modal BUMD Jateng yang dalam waktu dekat harus rampung,” ujar BEP yang juga anggota Komisi C DPRD Jateng itu.

Diskusi berlangsung hangat. Bagdja menguraikan tanggapannya dengan detail. Dijelaskannya, Perda PM di Jabar tidak berlaku bagi seluruh BUMD melainkan diterbitkan untuk masing-masing BUMD. Untuk setiap investasi, lanjutnya, harus dilakukan analisis investasi, menyangkut analisis kelayakan usaha, analisis portofolio dan analisis risiko usaha.

“Analisis dilakukan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah (PIPD) yang dibentuk oleh Gubernur (dengan Pergub). Yang dianalisis adalah usulan investasi dari BUMD, hasil analisis PIPD akan digunakan Gubernur untuk menolak atau menyetujuinya,” terangnya.

Bagdja pun mengakui adanya saham Pemprov Jabar sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di beberapa BPR misalnya, yang terdelusi akibat Kabupaten/Kota getol menyetor modal.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *