Bawaslu Siap Plenokan Hasil Klarifikasi Ganjar

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar Subkhi mengatakan, pemanggilan Ganjar Pranowo dilakukan terkait adanya laporan dugaan pelanggaran kampanye. Ganjar dimintai keterangan soal kegiatan di Alila Solo, beberapa waktu lalu.

“Ada 20 pertanyaan dan berlangsung selama 1,5 jam. Poin pertanyaannya ya sekitar kegiatan itu, siapa yang punya ide acara itu, siapa yang diundang, bagaimana teknik mengundang, apa saja yang dibahas dan apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak,” terang Fajar.

Hasil klarifikasi dari Ganjar tersebut nantinya akan dicocokkan dengan keterangan kepala daerah lain yang sudah dipanggil sebelumnya. Disinggung apakah ada dugaan pelanggaran, Fajar belum bisa menjawab.

“Soal pelanggaran, nanti setelah kami kumpulkan keterangan se-Jateng, akan kami plenokan terlebih dahulu. Setelah itu baru kami sampaikan secara resmi,” tambahnya.

Terkait waktu pleno, Fajar mengatakan hal itu akan dilakukan oleh Divisi Penindakan. Namun, Bawaslu masih memiliki waktu hingga 21 Februari.

“Dalam pleno akan disampaikan seluruhnya baru kami buat kesimpulan,” tegasnya.

Fajar menerangkan, pada prinsipnya sesuai peraturan perundang-undangan, kepala daerah dimungkinkan untuk kampanye. Namun, semua syarat harus dipenuhi, seperti harus cuti jika hari kerja, tidak menggunakan fasilitas negara, tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara dan lain sebagainya.

“Sepanjang itu tidak digunakan, berarti kategori pelanggaran kampanye di sisi itu tidak masuk,” paparnya.

Ditanya apakah kegiatan di Solo tersebut masuk kategori kampanye atau tidak, Fajar masih akan mendalami. Menurutnya, kampanye itu ada macam-macam unsurnya, yakni penyampaian visi misi, citra diri dan sebagainya.

“Yang di Solo itu nanti kami lihat dulu, apakah kampanye atau tidak, baru kami nilai pelanggaran atau tidak. Kalau buka kegiatan kampanye, ya tidak bisa disebut pelanggaran kampanye,” tutupnya.

Seperti diketahui, Ganjar Pranowo melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan Capres nomor urut 01, bersama 31 Kepala Daerah se Jawa Tengah di Solo. Kegiatan tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu oleh pihak tim kampanye kubu pasangan 02 sebagai pelanggaran kampanye. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *