Jateng Bidik Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

Jateng Bidik Pemberdayaan Perempuan Kepala KeluargaSEMARANG (Asatu.id) – Mulai 2019 ini, pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Jawa Tengah menjadi salah satu langkah yang dipilih, sebagai salah satu upaya Pemprov yang terus menggenjot penurunan angka kemiskinan dari berbagai sektor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Winarna mengatakan, selama lima tahun memimpin Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo tercatat sukses menurunkan angka kemiskinan dari 14,44 persen pada 2013, menjadi 11,32 persen di 2018.

Bahkan pada 2018, lanjut Sri Winarna, Jateng tercatat sebagai provinsi yang menurunkan angka kemiskinan terbanyak secara nasional. Meski begitu, upaya terus dilakukan agar dapat mencapai target tujuh persen pada 2023.

Diakui, perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga memengaruhi kemiskinan hingga mencapai angka 40 persen. Penyebabnya, faktor pernikahan dini dan perceraian. Hingga kini, pernikahan dini masih menjadi perhatian khusus Pemprov Jateng.

“Kalau perempuan menikah usia anak, lulusan SMP, bagaimanapun mereka tidak bisa bekerja di formal. Kebanyakan informal. Kemudian cerai dan jadi kepala keluarga,” katanya di sela Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi di Wisma Perdamaian, Senin (11/2).

Untuk itu, pemerintah terus berusaha menghapuskan segala diskriminasi yang terjadi pada perempuan di tengah hangatnya isu gender, salah satunya dengan PUG. Hal tersebut dilakukan sekaligus jadi upaya pemerintah untuk menekan jumlah pernikahan dini, yang menjadi salah satu biang kemiskinan di Jateng.

Ditambahkan, saat ini jumlah penduduk miskin Jateng sebanyak 3,87 juta jiwa. Padahal, pada awal tahun 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 3,90 juta jiwa atau mengalami penurunan sebanyak 29,8 ribu orang dalam setahun.

Terdapat 14 daerah yang masuk zona merah kemiskinan, yakni Purworejo, Demak, Brebes, Blora, Rembang, Pemalang, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Wonosobo, Sragen dan Grobogan.

“Prioritas pengarusutamaan gender ini untuk pengentasan kemiskinan di 14 daerah merah kemiskinan. Karena, salah satu kesenjangan perempuan itu di sektor kemiskinan,” papar Sri Winarna.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *