Optimalkan BUMD, Pemprov dan BPKP Jateng Rencanakan Joint Audit

Optimalkan BUMD, Pemprov dan BPKP Jateng Rencanakan Joint AuditSEMARANG (Asatu.id) – Pemprov Jateng menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng sebagai langkah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menemui Kepala BPKP Jateng Samono yang menyampaikan laporan hasil pengawasan di Wisma Perdamaian Semarang, Senin (11/2).

Gubernur mengakui, pihaknya memiliki harapan besar pada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jateng. Itu sebabnya Pemprov menggandeng BPKP agar kinerja badan usaha penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jateng itu bisa lebih optimal.

Menurutnya, ada dua hal yang disampaikan oleh BPKP pada pertemuan kali itu. Yakni, soal laporan hasil penanganan audit yang ada di Jateng seperti masalah aset dan sebagainya, serta rencana joint auditberkaitan optimalisasi BUMD.

Terkait joint audit untuk BUMD, gubernur mengaku senang. Sebab, tidak hanya finansial saja yang diperhatikan, tapi manajerial juga akan menjadi lebih baik. Dengan joint audit bersama BPKP itu, nantinya BUMD di Jateng semakin tumbuh, gesit, fit dan kompetitif. Sehingga nantinya, bisa membaca performa keuangan, manajerial, dan dukungan personelnya seperti apa.

“Sehingga secara keseluruhan, sistem di BUMD itu akan kelihatan jalan (atau) tidak, yang ujungnya dapat untung apa tidak. Kalau semua berjalan baik dan BUMD dapat berjalan optimal sehingga untung, maka bisa berkontribusi pada APBD kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Jateng Samono membenarkan jika berkeinginan untuk joint audit dengan Pemprov Jateng terkait optimalisasi kinerja BUMD. Dan rencana itu disambut baik oleh gubernur.

Selain soal rencana join audit, lanjut dia, BPKP juga berencana membantu Pemprov Jateng terkait pengawasan dan pengawalan keuangan desa. Menurutnya, keuangan desa saat ini membutuhkan perhatian besar karena memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pengentasan kemiskinan.

“Kami sudah memiliki aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa,” tandasnya.(IS)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *