DPRD Dorong Pemkot Semarang Antisipasi 16 Kecamatan Rawan Bencana

SEMARANG (Asatu.id– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi meminta Pemerintah Kota Semarang melakukan antisipasi terhadap titik-titik rawan bencana di 16 Kecamatan di Kota Semarang.

Hal ini menyusul dengan adanya musibah bencana tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Gajahmungkur, yang menimbun seorang ibu dan anak balita, Kamis (7/2) lalu.

“Kota Semarang ini kan topografinya unik, ada pesisir, ada perbukitan dan area persawahan. Di area perbukitan apalagi menghadapi musim hujan yang cukup panjang ini, tentunya dari pemerintah kota utamanya BPBD dan kecamatan, mengantisipasi titik-titik rawan yang ada di 16 kecamatan,” katanya, Senin (11/2).

Supriyadi berharap Pemerintah Kota mempunyai data titik-titik bencana. Titik bencana itu harus lebih diawasi, diwaspadai, bahkan jika berpotensi membahayakan perlu merelokasi warga setempat.

“Kalau memang butuh dana untuk relokasi warga dititik-titik bencana ini, pasti kita dukung untuk bisa menganggarkan terkait pengadaan lahan untuk relokasi tersebut,” katanya.

Menurutnya, selain melakukan deteksi daerah rawan bencana, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana.

“Masyarakat juga harus diberi pendidikan mitigasi bencana, terutama warga yang terdeteksi berada di daerah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, bencana akibat cuaca yang ekstrim. Pendidikan mitigasi ini harus kontinyu diberikan bukan hanya parsial saja,” ungkapnya.

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) RTRW, Lanjut Supriyadi, juga harus dilakukan Pemkot Semarang.

“Perda Nomor 14 Tahun 2011 itu mengamanatkan agar tidak ada pembangunan di wilayah-wilayah bencana. Wilayah yang tidak boleh untuk pemukiman ini sudah jelas dilarang. Kami berharap peraturan ini bisa ditegakkan agar rencana tata ruang dan wilayah ini sesuai program,” imbuhnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *