Presiden Jokowi Terima Penghargaan Kemerdekaan Pers

Presiden Jokowi Terima Penghargaan Kemerdekaan PersSURABAYA (Asatu.id) – Presiden RI Joko Widodo mendapat medali Penghargaan Kemerdekaan Pers, yang diserahkan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo didampingi Penanggung Jawab HPN 2019 Margiono.

Penyerahan penghargaan berlangsung pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2019, di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya, Sabtu (9/2).

Penanggung Jawab HPN, Margiono mengungkapkan, penghargaan diberikan kepada Presiden karena tidak pernah mencederai kemerdekaan pers. Bahkan mendorong kemerdekaan pers yang sehat, positif, dan memberi masa depan lebih baik.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyampaikan, jelang pemilihan umum, masyarakat pers nasional Indonesia akan mendukung calon Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen sungguh-sungguh dalam mendukung kelembagaan dan penguatan pers.

Kemudian menghindari segala bentuk kriminalisasi, kekerasan dan sensor terhadap pers dan wartawan, mendorong terbentuknya peraturan yang mendukung pers nasional di tengah penetrasi perusahaan medsos, mesin pencari, agregator berita, e-commerce global yang semakin dominan dan menggerogoti daya pers.

“Selain itu juga peduli terhadap peningkatan profesionalisme pers, kesejahteraan wartawan dengan mencanangkan pendidikan, pelatihan, serta upaya peningkatan kesejahteraan wartawan terhadap insan pers,” sorotnya.

Kendati begitu, Yosep menegaskan, pada pesta demokrasi mendatang, insan pers akan terus menjaga kerukunan bangsa, menciptakan iklim kondusif, aman, dan berkualitas. Mereka akan terus menghindari hoaks dan berita yang mengganggu ketentraman, serta memeriahkan pesta demokrasi. Profesionalisme media akan terus dijunjung.

Dalam sambutannya, Jokowi mengajak insan pers untuk meneguhkan jatidiri sebagai sumber informasi akurat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat. Dia terbuka jika pers tetap melakukan kontrol sosial dan terus memberikan kritik yang konstruktif.

“Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan yang sesuai UU Pers dan UU Penyiaran,” tandasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *