Dorong Peningkatan Kesejahteraan, FPBI Jateng Serahkan Poin Rekomendasi

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Jawa Tengah, Mardjijono Basri, menyerahkan sejumlah poin rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jateng. Poin-poin rekomendasi tersebut mencakup berbagai bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Jateng.

Penyerahan poin rekomendasi yang dilakukan Mardjijono beserta jajarannya diterima Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, di ruang kerja wakil gubernur, Senin (4/2). Poin rekomendasi meliputi sektor sosial, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, keamanan, dan pertahanan.

Mardjijono Basri menyampaikan, para pendiri bangsa menyadari, bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, adat, istiadat, dan budaya. Dengan keragaman seperti itu, mengharuskan setiap langkah kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.

Rekomendasi pertama, terangnya, meliputi bidang ideologi. Perlu dipertimbangkan diseminasi tentang nilai-nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 ditingkatkan dalam sistem pengelolaan lembaga pendidikan.

“Dengan cara memasukkan dalam kurikulum sekolah dasar hingga SMA/SMK. Dengan demikian, pembangunan karakter termasuk menggelorakan lagu-lagu yang mampu merajut rasa nasionalisme dan kebangsaan,” beber Mardjijono.

Sedangkan rekomendasi bidang politik, lanjut dia, terkait akan berlangsungnya pemilu serentak 2019. Untuk mewujudkan kondusivitas daerah di tengah tensi politik nasional yang meningkat, perlu komunikasi politik yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat.

Untuk sektor ekonomi, pengaruh globalisasi termasuk di bidang ekonomi Jawa Tengah, perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

“Rekomendasi bidang sosial, perlu mewujudkan peningkatan kurikulum sosial antarpemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lain, dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati,” terang Mardjijono.

Menurutnya, tidak kalah penting adalah rekomendasi agama. Terlebih masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama, serta munculnya pemahaman yang keliru dan sempit terhadap ajaran agama.

“Selain itu juga rekomendasi bidang hukum, budaya, pertahanan, dan keamanan,” katanya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *