Temuan Komisi B DPRD Jateng, Sosialisasi Kartu Tani Belum Optimal

komisi bSEMARANG (Asatu.id) – Komisi B DPRD Jateng mengisyaratkan belum optimalnya pelaksanaan Kartu Tani di Kabupaten Batang. Hal itu terungkap saat para wakil rakyat melakukan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Kartu Tani di Kabupaten Batang, Selasa (29/1) lalu. 

Kepada rombongan anggota dewan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batang, Megayani Thamrin, mengaku masih kesulitan untuk mendistribusikan Kartu Tani. Karena, sejak diluncurkan Kartu Tani pada 2015 sampai sekarang masih ada satu kecamatan yang belum terdistribusi, yakni di Kecamatan Bandar.

“Sejak launching di Kecamatan Grinsing pada 2015, petani di Kecamatan Bandar masih belum menggunakan Kartu Tani. Ada beberapa permasalahan di antaranya petani merasa keberatan dengan adanya biaya administrasi Rp 3.000 melalui BRIlink, petani tidak mau mengantre lama, 90 persen petani tidak mau mengisi saldo rekening, dan kios pupuk lengkap tapi petani enggan menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk,” ungkapnya.

Meski begitu, pihak terus berupaya melakukan sosialisasi agar Kartu Tani tersebut dapat dimanfaatkan optimal oleh para petani. Salah satu langkahnya yakni melakukan monitoring ke sejumlah kios pupuk bersubsidi dan memintanya untuk berkomitmen dalam pelaksanaan Kartu Tani.

“Kami melakukan sosialisasi ke Gapoktan (gabungan kelompok tani) soal penggunaan Kartu Tani, monitoring ke kios-kios pengecer pupuk, dan bekerjasama dengan BRI selaku bank yang membuat Aplikasi Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) untuk penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani,” jelasnya lagi.

Sementara, Saptono selaku Distributor Pupuk Bersubdisi ‘Mitra Tani Sejahtera’ Batang mengeluhkan soal masih buruknya sinyal ATM Kartu Tani. Selain itu, kata dia, faktor cuaca buruk mengakibatkan penyerapan pupuk ke petani sangat rendah.

“Kami berharap Bapak-bapak Dewan bisa terjun ke lapangan untuk melihat kondisi atau kendala yang kami hadapi sebagai penyalur pupuk,” keluh Saptono.

Mendengar hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Yudhi Sancoyo mengatakan, Kartu Tani itu merupakan sistem yang dilakukan pemprov untuk memudahkan petani dalam pemenuhan pupuk bersubsidi. Disamping itu, dengan menggunakan Kartu Tani, manfaat lainnya yakni para petani bisa memperoleh kemudahan dalam penjualan hasil panen sekaligus bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memulai produksinya.

“Seharusnya, pada akhir 2018 atau sejak 4 tahun terakhir ini, semua petani sudah mengantongi Kartu Tani. Namun, kenyataannya masih banyak yang belum memilikinya. Kondisi itu sangat disayangkan karena Program Kartu Tani tersebut sangat bermanfaat bagi petani,” kata Legislator Golkar itu.

Untuk itu, ia berharap semua pihak yang terlibat dapat terus melakukan sosialisasinya sehingga para petani dapat memanfaatkan Kartu Tani untuk kemajuan pertanian.

“Kami berharap Kartu Tani itu bisa digunakan menyeluruh oleh para petani di Jateng untuk kesejahteraan bersama,” harapnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *