Renovasi Rumah Tak Layak Huni, Rukma Dorong Peran BUMD

Renovasi Rumah Tak Layak Huni, Rukma Dorong Peran BUMDSEMARANG (Asatu.id) – Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan pembangunan di desa-desa pelosok yang kurang terjangkau, Jumat (25/1).

Kegiatan itu bertujuan menyerap aspirasi dan usulan agar pembangunan di Jawa Tengah lebih merata dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Salah satunya Rukma mendatangi rumah Sobirin di Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Rumah Sobirin merupakan satu dari sejumlah rumah tak layak huni di desa yang butuh uluran tangan pemerintah agar dipugar menjadi layak huni.

Rukma sempat tertegun dan miris melihat fisik bangunan rumah Sobirin yang masih berdinding kayu rapuh dan berlantai tanah. Ruang dalam rumah pun jadi lembab. Minimnya ventilasi menjadikan tidak optimalnya sirkulasi udara. Tidak adanya sinar matahari yang masuk menjadikan suasana rumah begitu pengap.

Ketika masuk ke dalam, ternyata sarana sanitasi rumah itu sangat kurang. Tidak ada saluran pembuangan yang memadahi. Termasuk kakus pun tidak terawat secara benar dan sehat.

Dalam kesempatan dialog dengan warga setempat, Rukma meminta aparat desa untuk secara aktif membantu menginventarisasi warga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Tolong Pak Pamong Desa untuk para warga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni segera dibantu untuk bikin proposal, kirimkan ke BUMD, nanti saya dorong,” pinta doktor administrasi publik itu.

Rukma mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih aktif berpartisipasi membangun Jawa Tengah melalui company social responsibility (CSR)-nya. Terutama untuk disalurkan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan program RTLH kepada warga kurang mampu. Pengelolaan dana CSR tidak hanya terfokus pada peningkatan jalan atau sarana-prasarana fisik lain, namun juga pada rumah layak huni.

Dalam pelaksanaan pemugaran atau bedah rumah, Rukma berpesan agar tetap mempertahankan gotong royong, saling bantu secara bergiliran. Hal itu merupakan  komitmen antara desa dengan pemkab setempat dalam hal teknis pelaksanaan penanggulangan masalah RTLH.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *