Disdag Minta Kios Pasar Wonodri Disesuaikan Bangunan Baru

Disdag Minta Kios Pasar Wonodri Disesuaikan Bangunan BaruSEMARANG (Asatu.id) – Dinas Perdagangan Kota Semarang meminta lima bangunan kios bersertifikat yang berada di sebelah barat Pasar Wonodri, diminta untuk menyesuaikan diri dengan kondisi bangunan baru Pasar Wonodri.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, Pemkot Semarang tidak bisa membongkar keberadaan kios tersebut, hal itu dikarenakan kelima kios tersebut masing-masing memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 1987.

“Pasar Wonodri ternyata merupakan tanah hibah yang diberikan kepada Pemkot Semarang. Kelima bangunan kios itu kepunyaan dari kerabat pemilik tanah sebelumnya. Saat dihibahkan, mereka terlebih dulu diberikan petak tanah untuk disertifikatkan. Selanjutnya, tanah itu didirikan bangunan berupa kios yang ada hingga sekarang. Ada tiga bangunan kios bersertifikat hak milik (HM), dan dua kios lain hanya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB),” katanya.

Lebih Lanjut Fajar mengungkapkan, Keberadaannya telah lebih dulu ada sebelum pembangunan Pasar Wonodri, yang berlangsung pada 2006. Kelimanya berdiri saat lokasi yang digunakan Pasar Wonodri Baru saat ini, masih bernama Pasar Sendiko.

”Kami tidak bisa membongkar kelima bangunan kios tersebut saat revitalisasi Pasar Wonodri. Saat ini juga tidak akan dibongkar. Hanya saja, bangunan dengan masing-masing luas 4×10 meter tersebut diharapkan bisa menyesuaikan diri. Mereka akan diminta memberikan akses jalan pasar di depan dan belakang kios, sepanjang satu meter,” ungkapnya.

Menurut dia, bila Pemkot Semarang nantinya membutuhkan perluasan pasar. Pemilik kelima bangunan kios tersebut akan diajak bermusyawarah mufakat, untuk penyelesaiannya.

“Jika suatu saat Pemkot membutuhkan perluasan kita tetap akan melakukan musyawarah dengan pemilik kelima bangunan kios itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Salah Satu Pemilik Bangunan Kios, Sri Mukardi mengatakan, Ia telah berjualan di kios tersebut sejak 1980-an. Dia menambahkan, jika Pemkot Semarang ingin membongkarnya berarti harus memberikan ganti untung. Selain itu, para pemiliknya meminta agar diberikan kios pengganti di pasar.

“Saya sudah puluhan tahun berjualan di sini. Ini aset yang sah karena bersertifikat HM. Kami pergunakan untuk mencari penghasilan sehari-hari bagi kebutuhan keluarga,” imbuhnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *