21 Napi Lapas Bulu Terancam tak Bisa Nyoblos Pemilu 2019

SEMARANG (Asatu.id)  – Sebanyak 21 narapidana di Lapas Wanita Kelas II Bulu Semarang dikabarkan tidak dapat melakukan perekaman E-KTP. Hal itu lantaran belum ditemukannya data dalam sistem oleh Dispendukcapil Kota Semarang.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu kota Semarang, Nining Susanti mengungkapkan, hal tersebut dapat menyebabkan mereka kehilangan hak politiknya atau tidak bisa mengikuti coblosan Pemilu 2019.

“Nantinya jika ditemukan warga belum memiliki atau belum ditemukan NIK-nya, maka perlu ditelusuri (tracking) kepada nama orang tua ibu kandungnya. Hal itu sebagai antisipasi terancam hilangnya hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2019,” katanya Minggu (20/1).

Kendati begitu, pihaknya belum bisa mengklaim 21 narapidana itu terancam tidak bisa menggunakan hak pilih di Pemilu 2019.

“Kami masih menunggu, rekomendasi Bawaslu belum final. Maka dari itu kami tunggu dulu sampai selesai perekaman E-KTP di Lapas,” terangnya.

Sementara itu, dalam mengantisipasi gagalnya warga binaan memberikan hak pilihnya, Bawaslu mengaku melakukan koordinasi dengan KPU Kota Semarang untuk mendorong Disdukcapil agar segera memenuhi perekaman E-KTP tersebut.

“Kita tetap koordinasi supaya perekaman E-KTP bisa terpenuhi bagi warga binaan lapas. Jika sudah melakukan perekaman, nanti akan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPT),” tandasnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *