Bupati Purbalingga Dituntut Delapan Tahun

SEMARANG (Asatu.id) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi IKPK) menuntut pidana delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan kepada Bupati Purbalingga Nonaktif, Tasdi.

JPU menilai terdakwa Tasdi terbukti secara sah dan menyakinkan menerima uang suap dan gratifikasi proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018.

Selain pidana pokok,  tim JPU yang terdiri Kresno Anto Wibowo, Roy Riady, Ikhsan Fernandi, dan Moch Takdir Suhan, juga menuntut terdakwa agar hak politik terdakwa dicabut, baik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Kemudian menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 10 ribu.

“Menyatakan terdakwa sah dan meyakinkan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer, dan melakukan penerimaan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kedua,” tutur PU KPK, Kresno Anto Wibowo, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (17/1).

Secara bergantian, KPK juga menyatakan Tasdi telah terbukti dalam dua pasal sekaligus. Yaitu pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tenang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 11 UU yang sama.

JPU menilai, tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa layak mempertanggungjawabkan secara hukum.

Atas tuntutan itu, penasehat hukum terdakwa, Dr Endang Yulianti menyatakan akan mengajukan pledoi (pembelaan).

Terdakwa Tasdi juga enggan berkomentar usai dituntut, ia hanya mengatakan, nanti akan disampaikan dalam pembelaan saja. (is)

 

Semarang, Asatu.id, Bupati Purbalingga Tasdi, Berita Semarang, perkara gratifikasi proyek, pembangunan Purbalingga Islamic Center

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *