Konsultasi Raperda RPJMD, Wakil Ketua DPRD dan Pansus ke Ditjen Bina Bangda

Konsultasi Raperda RPJMD, Wakil Ketua DPRD dan Pansus ke Ditjen Bina BangdaSEMARANG (Asatu.id) – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pansus RPJMD) DPRD Jateng melakukan konsultasi mengenai penyusunan Raperda RPJMD Jateng ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, belum lama ini.

Kegiatan konsultasi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi itu dilakukan dalam upaya percepatan tercapainya sinkronisasi isu-isu nasional dan daerah serta menyambungkan antara rencana strategis (renstra) dan RPJMD. Perda RPJMD ditarget bisa disahkan pada 4 Februari 2019.

Ketua Pansus RPJMD, Abdul Aziz mengatakan, dalam penyusunan RPJMD, pihaknya mengadopsi isu-isu strategis nasional adalah keniscayaan. Dengan penajaman-penajaman pada program lanjutan, DPRD harus cerdas menyusunnya sehingga apa pun perkembangan ke depan sudah bisa tersambung dengan RPJMD Jawa Tengah. RPJM tersebut disusun oleh gubernur untuk lima tahun ke depan.

Menurut Abdul Aziz, meningkatkan kapasitas ekonomi itu bisa ditempuh dengan memperkuat jaringan infrastruktur dan interkoneksi akan terwujud lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kedua mengenai reformasi birokrasi yang kemudian ditularkan hingga ke kabupaten/ kota untuk lebih dikonkretkan sampai wujud program–progam.

“Peningkatkan kapasitas ekonomi itu bisa ditempuh dengan penguatan infrastruktur. Konektivitas itu tentu saja membuat keadilan ekonomi antar wilayah akan terjadi, akan terbuka lapangan kerja dan sebagainya, tapi bisa juga perspektifnya adalah programnya langsung konkret untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan pemberdayaan-pemberdayaan bantuan dan sebagainya sehingga indikatornya harus konkret sesuai dengan prioritas,” pintanya.

Mendengar hal itu, Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Ditjen Bina Bangda Bob Sagala mengapresiasi Pemprov Jateng menjadi satu-satunya provinsi pertama kali melaporkan rancangan awal RPJMD. Pihaknya memberi penilaian positif terhadap rancangan awal yang jauh lebih terstruktur dibanding yang lalu.

Dengan pendampingan sejak awal hingga saat menemukan program dan kegiatan di rencana strategisnya, pihaknya berharap mekanisme tersebut akan menjadi proyek percontohan untuk daerah lain. Namun, ditegaskan, kewenangannya tidak menyentuh hingga ke kenaikan target karena merupakan kewenangan gubernur dan DPRD.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *