Komisi A Terima Aduan dari Belasan Warga Jalan Tanjung

Komisi A Terima Aduan dari Belasan Warga Jalan TanjungSEMARANG (Asatu.id) – Komisi A DPRD Kota Semarang menerima aduan dari belasan warga jalan Tanjung RT 6/3 Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah, Jumat (1/11).

Belasan warga tersebut langsung diterima oleh, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Swasti Aswagati, dan Johan Rifai.

Belasan warga tersebut mengadu ke Komisi A DPRD Kota Semarang perihal sengketa tanah berujung penggusuran yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Yakni terkait dengan nominal besaran uang tali asih dari Bank Mandiri yang dinilai tidak manusiawi.

terkait hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Swasti Aswagati mengatakan, jika dewan hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, bukan pengambil keputusan atas permasalahan tersebut.

“Dewan selaku fasilitator, bukan pengambil keputusan. Kita menindak lanjuti surat aduan yang masuk ke DPRD,” katanya.

Dari persoalan yang disampaikan oleh ke dua belah pihak baik itu Bank Mandiri maupun warga setempat, berkesimpulan jika memang tanah tersebut milik dari Bank Mandiri.

“Tadi sudah diakui oleh warga jika tanah tersebut merupakan milik Bank Mandiri dimana sebelumnya milik Bank Bumi Daya, karena proses marger maka miliknya Bank Mandiri,” tuturnya.

Sehingga, lanjutnya, secara hak kepemilikan, tanah tersebut merupakan milik Bank Mandiri. Untuk digunakan sebagai tempat apapun itu, merupakan hak dari Bank Mandiri. Terkait dengan besaran ganti rugi yang tidak ada kata sepakat antara bank dan warga, ia tidak bisa memutuskan.

“Masalah uang kerokhiman, karena Bank Mandiri merupakan BUMN tentunya memiliki standar maupun ada aturan yang harus di lakukan,” katanya.

Menurutnya, sebelum permasalahan tersebut mencuat, Pemkot Semarang sebelumnya pernah menawarkan kepada warga setempat untuk pindah ke rusun milik Pemkot Semarang. Namun, warga setempat menolak untuk pindah ke rusun tersebut.

“Dari Pemkot Semarang juga saat 2018 pernah diadakan pertemuan dengan warga ditawarkan kepada warga untuk menempati rumah susun milik Pemkot Semarang,” katanya.

Dengan demikian Ia menegaskan DPRD Kota Semarang tidak bisa memaksa Bank Mandiri untuk mengikuti keinginan warga.

“Untuk masalah ganti rugi itu kita kembalikan berdasarkan kesepakan urusan dari pihak bank dan warga setempat,” imbuhnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *