DPRD Jateng Setuju SKTM 2019 Dihapus

SEMARANG (Asatu.id)  – Rencana penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2019 mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Muh Zen menilai penerapan SKTM sebagai salah satu syarat PPDB 2018 pada praktinya justu menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kami setuju SKTM pada PPDB 2019 dihapus.  Dari pengalaman pada 2018, SKTM justru menimbulkan polemik,” kata Muh Zen, di Semarang, Rabu (9/1).

Jika pemerintah ingin membantu siswa miskin, menurut Zen, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melalui Dinas Pendidikan bisa menggunakan data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Penggunaan KIP ini sangat penting, terutama untuk mengetahui apakah siswa yang bersangkutan benar-benar miskin atau tidak,” paparnya.

Zen sependapat jika siswa miskin bisa tertampung di sekolah negeri. Kendati demikian, lanjut dia, pemerintah perlu melakukan pendataan secara akurat dan cermat, sehingga tidak ada lagi pemalsuan data calon siswa.

“Kalau datanya valid, pemalsuan SKTM tidak bakal terjadi. Siswa miskin betul-betul bisa tertampung berdasar kuota di sekolah negeri. Pembenahan data ini perlu dilakukan, agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaat untuk kepentingan diri sendiri dengan pemalsuan data agar anaknya bisa diterima di sekolah favorit,” paparnya.

Dengan penggunaan KIP, kata Zen, pihak sekolah atau panitian penerimaan siswa baru bisa mengecek keabsahan kartu tersebut jika merasa ragu. “Anak yang memiliki KIP jelas berasal dari keluaraga rentan sosial dan bisa diterima. Tinggal berapa kuota siswa miskin  dan jumlah anak yang memiliki KIP yang mendaftar yang menentukan diterima atau tidaknya di sekolah tersebut,” tukasnya.

Di sisi lain, Zen meminta Pemprov Jateng memikirkan siswa-siswa miskin yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Jika pemerintah benar konsen membantu siswa miskin, mereka yang berada di sekolah swasta juga perlu mendapat perhatian dan bantuan yang sama.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *