Bawaslu: Penyampaian Laporan Dana Kampanye Nol Rupiah Janggal

SEMARANG (Asatu.id) – Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) nol rupiah (Rp 0) oleh partai dan caleg peserta pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, dinilai sangat janggal. Terlebih lagi masa kampanye sudah berjalan lebih dari tiga bulan atau sejak 23 September 2018.

“Kami rasa itu tidak rasional. Kami akan telusuri dan minta Bawaslu di kabupaten/kota untuk melakukan klarifikasi. Caranya dengan menyandingkan LPSDK dengan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK),” ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun.

Terkait dengan kondisi tersebut, menurut Anik, pihak Bawaslu Jateng akan menelusuri LPSDK yang telah disampaikan peserta Pemilu 2019, baik partai politik maupun kadernya yang berkontestasi sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Sebelumnya Bawasku banyak menemukan kejanggalan dalam LPSDK, terutama dari para caleg. Para caleg dalam LPSDK menyampaikan dana yang diterima untuk kampanye Rp 0 atau tidak ada sama sekali.

Sementara soal upaya klarifikasi oleh Bawaslu kabupaten/kota, sangat penting dilakukan agar saat penyampaian LPPDK nanti tidak ada lagi caleg yang enggan melaporkan dana yang digunakan selama menjalani kampanye.

Seandainya ada caleg yang enggan melaporkan dana kampanye atau tidak sesuai fakta riil bisa dijerat hukuman pidana atau bahkan pencalonannya dibatalkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018.

“Ini bagian edukasi kami kepada peserta pemilu. Memang LPSDK itu tidak ada sanksinya. Tapi itu bagian dari dana kampanye. Kami harap ke depan, tidak ada lagi caleg atau parpol yang malas untuk mengisi laporan dana kampanyenya,” tandas Anik. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *