Pemprov Jateng Dorong Perusahaan Tingkatkan Kepesertaan BPJS Karyawan

SEMARANG (Asatu.id) – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dinilai mampu mendukung pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong semua perusahaan mengikutsertakan para pekerjanya.

Harapan itu disampaikan Sekda Jateng, Sri Puryono, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pada Platinum Gathering BPJS TK di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (13/12) malam.

“Beragam program BPJS TK ini sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan human resources dan dipastikan mendapatkan perlindungan jaminan sosial,” kata Sekda.

Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan, menurut Sekda, harus dijamin hak-haknya, diatur kewajiban dan dikembangkan daya guna. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang lain.

Berbagai program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain memberikan perlindungan berupa program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK), dan jaminan pensiun bagi tenaga kerja. Khususnya untuk pekerja nonformal yang termasuk pekerja rentan dan membutuhkan jaminan sosial untuk hidup layak.

Pekerja rentan yang dimaksud adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.

“Selain itu juga rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
Seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja bukan penerima upah lainnya,” tandasnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *